Oposisi Pura-pura

Oleh: Reviandi

MASIH dari materi debat calon Presiden (Capres) edisi pertama. Satu kata yang menarik untuk diulik adalah oposisi. Yang keluar dari mulut Capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan, saat diberikan kesempatan menanggapi jawaban dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Anies seperti ingin ‘meng­hajar’ telak Prabowo, meski tak begitu-begitu amat.

Anies dengan lantang dan sedikit keras menyebut, Prabowo tidak tahan berada dalam oposisi. Karena pernah menyebut, susah berbisnis kalau tidak memiliki kekuasaan. Aset-asetnya seperti mati. Anies menga­takan kepada Prabowo, kekuasaan bukan saja tentang bisnis, bukan ten­tang uang. Kekuasaan adalah soal ke­hormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat.

Koalisi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti penen­tang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijak­sa­naan politik golongan yang ber­kuasa. Artinya, orang yang berada di luar kekuasaan, bisa karena kalah dalam pertempuran politik. Atau baru membangun kekuatan untuk menumbangkan incumbent atau yang sedang berkuasa.

Sementara, Robert Alan Dahl, seorang politikus asal Amerika Serikat dan profesor emeritus ilmu politik di Universitas Yale menyebut, oposisi dalam konteks kehidupan demokrasi adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan karena meru­pakan salah satu fondasi pe­merintah. Ada beberapa fungsi dan peran oposisi dalam konteks politik kehidupan berdemokrasi.

Pertama, penyeimbang ke­kua­saan. Penyeimbang secara subs­tansi bisa diartikan sebagai kekuatan yang ada di luar peme­rintah de­ngan memberikan alter­natif se­hingga pemerintahan men­jadi seimbang dan tidak jauh dari kepentingan rakyat.

Kedua, menjaga alternatif kebijakan. Oposisi akan memung­kinkan adanya banyak pilihan alternatif kebijakan pemerintah. Pasalnya, tidak ada satupun peme­rintahan yang tidak luput dari kesalahan. Pemerintah dengan kebijakan terbaik pun, masih akan membutuhkan dukungan dari ke­lom­pok oposisi untuk menge­tahui kepentingan rakyat.

Ketiga, stimulus persaingan antar elite pemerintah. Sebuah peme­rintahan sudah pasti akan mengalami stagnasi atau bahkan sebuah kemun­duran. Dapat terjadi apabila, peme­rintah tidak menda­pat­kan tantangan dari pihak-pihak yang berkompeten dan mampu menunjukkan kepada rakyat me­nge­nai kebijakan-kebijakan lain yang lebih masuk akal daripada kebijakan pemerintah. Dengan ada­nya oposisi, pemerintah dapat te­r­jaga agar citranya tidak ter­gang­gu oleh opo­sisi yang memiliki ke­bijakan lebih baik.

Nah, begitulah kira-kira oposisi dan perannya. Tapi, apakah benar Prabowo tak kuat berada dalam oposisi. Sejak lengsernya Orde Baru (Orba) 1998, Prabowo pun sempat tidak terlibat dalam ke­kua­saan. Barulah 2003, dia kem­bali dan mengikuti konvensi Partai Gol­kar menyongsong Pil­pres 2004. Pra­bowo kalah, karena yang di­ajukan Golkar adalah Wiranto. Wi­ranto pun kalah dari Susilo Bam­bang Yudho­yono (SBY).

Pada Pemilu/Pilpres 2009, Prabowo kembali datang dengan bendera Partai Gerindra yang didirikannya 2008. Maju menjadi wakil Megawati Soekarnoputri dan kalah dari SBY-Jusuf Kalla (JK). Sejak saat itu, Prabowo menjadi oposisi sampai 2019, atau sekitar 10 tahun. Pada Pilpres 2019, Prabowo memang kalah kembali melawan Joko Widodo.

Setelah Pilpres 2019, Pra­bowo yang awalnya tegak lurus oposisi, melunak. Dia bergabung dengan Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin menjadi Menteri Pertahanan (Menhan). Hal ini yang kerap dijelaskan Prabowo, Partai Gerin­dra dan saat ini seluruh partai Koa­lisi Indonesia Maju (KIM) serta pen­dukungnya. Karena ba­nyak yang menyebut apa yang di­la­­kukan Prabowo adalah peng­khia­­na­tan.

Prabowo dan kolega menje­las­kan, sikap ‘berdamai’ dan bekerja sama ini diambil untuk mengurangi ketegangan akibat Pilpres 2019 yang sudah merun­cing sejak 2014. Menghindari perpecahan dalam negeri, perang saudara yang bisa membuat Indonesia terpuruk. Apa­lagi, saat itu ada ancaman pandemi Covid-19 dan juga resesi ekonomi global. Kalau Indonesia tak juga ‘guyub’ dipastikan akan terus terpuruk dalam keruntuhan.

Lalu, sikap Prabowo inilah yang disebut Anies tidak tahan men­jadi oposisi. Bersemangat, Anies menye­butkan hal itu, dan me­ngait­kan­nya dengan bisnis dan aset. Pa­dahal, Prabowo adalah ca­lon Presiden paling kaya de­ngan harta men­capai Rp2,03 triliun. Jauh me­lampaui Anies Rp11,19 miliar dan Ganjar Pranowo Rp13,45 miliar. Agak aneh rasanya menyebut Pra­bowo takut oposisi karena masalah keuangan.

Sementara Anies, meski me­ng­gunakan tagline perubahan yang biasanya dipakai calon yang berada di luar pemerintahan atau oposisi, tapi tak sepenuhnya benar. Dua dari tiga partai politik yang me­ngusung Anies-Muhaimin adal­ah­ partai pemerintah pendukung Jokowi-Ma’ruf Amien. Yaitu Partai Nas­Dem yang sejak awal bersama Jokowi dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga mengaku dekat dengan Jokowi.

Hanya Partai Keadilan Sejah­tera (PKS) saja yang benar-benar berada dalam barisan opisisi dan itu sudah mereka lakukan cukup lama, sejak 2014. Sebelumnya, PKS berada dalam kekuasaan bersama SBY-JK dan SBY-Boe­diono. Dua kali PKS mendukung Pra­bowo, dan sekarang mencoba peruntungan bersama Anies. Yang mereka usung dan menangkan pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Selain itu, Anies juga bukan orang yang akrab dengan oposisi sejak kemunculannya. Dia juga bukan aktivis mahasiswa yang garang di lapangan dan terkenal keras mela­wan Peme­rintahan Order Baru dan se­jenisnya. Anies muncul saat menjadi juru bicara Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Hal itu dilakoninya setelah kalah dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.

Sebagai juru bicara tim peme­nangan pasangan Joko Widodo-Ju­suf Kalla pada Pilpres 2014, Anies begitu lihai memainkan diksi atau pilihan kata-katanya. Dari sa­nalah namanya kian melejit. Apa­lagi saat menang, Jokowi mem­berikan jaba­tan sebagai Menteri Pen­didikan dan Kebu­da­yaan kepada Anies pada 27 Ok­tober 2014. Saat itu, Anies adalah orang dekat Jokowi dan turut me­nik­mati kekuasaan.

Sayang, jabatan itu tak lama diemban Anies. Pada  27 Juli 2016, Presiden Jokowi mencopot Anies Baswedan dari jabatannya, meski dianggap sarat dengan kepen­tingan politik. Anies kemudian digantikan Muhadjir Effendy yang kini masih menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi,  sebagai Menteri Koordinator Bidang Pem­bangunan Manusia dan Kebuda­yaan.

Setelah dicopot dari Menteri, Anies pun ditarik oleh ‘oposisi’ dan maju mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ketum Gerindra Prabowo menjadi bagian yang mengusung Anies dan me­minta semua ketua DPD Ge­rindra di tingkat provinsi se-Indonesia untuk bekerja memenangkan Anies. Karena, hampir semua ketua partai di daerah pasti punya relasi di ibu kota negara.

Anies tak lama menganggur, pada 16 Oktober 2017 dilantik menjadi Gubernur DKI didampingi Wakil Gubernur Sandiaga Sala­hudin Uno. Pilpres 2019, Anies juga sempat ‘diseret’ maju ke ge­langgang. Dia menyebutkan di­mana-mana, selama Prabowo maju jadi calon Presiden, dia tidak akan maju dan memilih menyelesaikan jabatan Gubernur sampai 16 Oktober 2022.

Sekarang, Anies maju dan menantang Prabowo. Meski dalam berbagai survei namanya di posisi buncit dengan kisaran angka 16-22 persen saja, dia tetap yakin bisa memenangkan Pilpres. Saat 2017 di DKI, namanya juga disebut di bawah, tapi tetap menang. Anies dan tiga partai pengusungnya menjual ‘perubahan’ meski pen­dukungnya tak penuh berada di luar pemerintahan. Dalam debat per­tama, Anies sepertinya sudah benar-benar ‘melepas’ masa lalu­nya dengan Prabowo.

Mungkin, oposisi versi Indonesia memang seperti ini. Meski saat SBY berkuasa 2004-2014, ada PDIP dan Megawati yang setia oposisi. Seperti yang disam­paikan Psikiater Austria Sigmund Freud, “Oposisi tidak selalu meru­pakan permusuhan; itu hanya disalah­gunakan dan dijadikan ajang per­musuhan.” Baiknya memang begitu. Yang penting, Pilpres selesai, semua kembali berteman. Sifat oposisi sebagai pen­jaga dan pengoreksi pemerin­tahan memang diperlukan, tapi harus tetap dalam koridor damai dan guyub. (Wartawan Utama)