PADANG, METRO–Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumatera Barat (Sumbar) kembali berikan bimbingan teknis (Bimtek) pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berbasis masyarakat.
Bimtek digelar di Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto selama dua hari, 30 November hingga 1 Desember 2023. “Ada banyak sosialisasi kita berikan tahun ini guna menekan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO,”sebut Kepala DP3AP2KB Sumbar, Gemala Ranti, Senin (4/12).
Dikatakannya, semakin banyak dilakukan bimtek diharapkan dapat menjangkau semakin banyak perempuan di Sumbar. Apalagi dengan jumlah perempuan lebih dari 2 juta orang dibanding yang sudah mendapatkan bimtek masih sangat jauh.
“Kalau kita bandingkan jumlah mendapatkan bimtek dengan jumlah perempuan, masih sangat sedikit. Untuk itu kita harapkan mereka yang sudah mendapatkan bimtek menjadi agen perbubahan bagi perempuan lainnya,” sebutnya.
Diketahui, data Dirjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat dari total 5. 640.629 jiwa penduduk Sumbar, 2.801.725 jiwa perempuan (hampir 50%) dan sekitar 1.790.177 jiwa anak (32,08%).
Data Simfoni PPA Januari sampai Desember 2022 tercatat 795 kasus kekerasan. Terdiri dari 228 kekerasan terhadap perempuan dan 567 kekerasan terhadap anak dengan jumlah korban 848 orang ( 231 perempuan dan 617 anak).
Dari 228 kasus kekerasan perempuan terdapat 125 korban kekerasan fisik (KDRT), 59 korban kekerasan psikis. Kemudian, 35 korban kekerasan seksual, 1 korban eksploitasi dan 2 orang korban perdagangan orang (Trafficing), 27 korban penelantaran dan 22 korban kasus lainnya.
Untuk menekan kasus kekerasan pada perempuan dan anak dibutuhkan kebijakan yang komperhensif. Perlu adanya upaya-upaya pencegahan dan kampanye anti kekerasan oleh semua pihak dan elemen. Kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga tidak kalah penting.
“Bimtek ini adalah bagian dari upaya pencegahan. Semoga kita semua bisa menyadari kekerasan terhadap perempuan adalah fenomena gunung es. Untuk kita harus siap untuk terbuka,”ulasnya.
Ketua Panita Pelaksana, Rosmadeli, SKM. M. Biomed mengatakan tujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) tokoh masyarakat. Kemudian, Bundo Kanduang, lembaga masyarakat dalam upaya memberikan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO.
Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintahan nagari, lembaga masyarakat dan mitra pembangunan dalam penyelenggaraan upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
Selain itu juga untuk peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyediaan layanan rujukan akhir yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan. Advokasi para pemangku kepentingan di Nagari untuk segera mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
Bimtek itu diikuti sebanyak 60 orang dari Kabupaten Sijunjung 30 orang. Dari Kota Sawahlunto sebanyak 30 orang. Terdiri dari tokoh masyarakat, bundo kanduang dan lembaga masyarakat.(fan)
