METRO BISNIS

BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 4,63 sampai 5,43 pada 2024

0
×

BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 4,63 sampai 5,43 pada 2024

Sebarkan artikel ini
FOTO BERSAMA— Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar, Christoveny (dua dari kiri), foto bersama dengan para penerima penghargaan saat pertemuan tahunan BI Sumbar.

PADANG, METRO–Bank Indonesia (BI) Sumatra Barat (Sumbar) optimis pada 2024 pertumbuhan ekonomi di provinsi ini tumbuh dikisaran 4,63 sampai 5,43 persen. Prediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan meningkat dibanding prediksi pertumbuhan ekonomi 2023 yang berada pada rentang 4,5 sampai 5,3 persen.

Hal itu diungkap Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Sumbar, Christoveny saat pertemuan tahunan BI Sumbar, Rabu (30/11). Me­nu­rut­nya, ada sejumlah faktor penghambat perekonomian baik di tingkat global maupun nasional tetap perlu diwaspadai seperti perlambatan ekonomi global, penguatan dolar ame­rika, serta tensi geopolitik.

Kemudian, katanya, Sum­bar direkomendasikan un­tuk meningkatkan pro­duksi pertanian. Sebab selama satu dekade terakhir, kontribusi lapangan usaha pertanian pada produk domes­tik regional bruto (PDRB) mengalami penurunan. Hal itu bisa memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi.

“Melihat perkembangan ekonomi Sumbar beberapa tahun terakhir, terdapat dua tantangan utama yang perlu segera kita atasi bersama untuk mendukung pertumbuhan eko­nomi ke depan supaya le­bih­ tinggi dan berkelanjutan. Pertama perlambatan kinerja lapangan usaha pertanian dan industri olahan. Hal ini menunjukkan lapangan usaha utama di Sumbar berkurang daya saingnya,” ungkapnya.

Baca Juga  Florikultura Indonesia dan Peda Tani bakal Digelar

Selain itu, Veny menekankan, pemanfaatan investasi perlu lebih dioptimalkan dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi Sumbar. Mengingat inves­tasi di Sumbar masih berada di bawah rata-rata pro­vinsi lain se-Sumatra.

“Secara umum terdapat 5 rekomendasi BI untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih tinggi ke depan. Pertama mengoptimalkan pro­duktivitas pertanian, intensifikasi pertanian, me­ngem­­bangkan ekonomi krea­tif dan pariwisata secara konsisten dan berkelanjutan,” ujarnya. 

Lalu, kata Veny, mendorong realisasi investasi di Sumbar melalui pembentukan web Sumatra Investment Center untuk promosi investasi yang lebih efektif. Mengupayakan industrialisasi komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi besar seperti kopi, kakao, kelapa, gambir rempah-rempah serta hasil perikanan.

“Terakhir pengembangan ekonomi berkelanjutan dan ekonomi digital, melalui perluasan kanal pembayaran non tunai baik di sektor swasta maupun transaksi pemerintah,” jelasnya.

Selain itu, dikatakan Veny, sampai akhir Oktober 2023 inflasi tahunan di Sumbar terjaga di level 2,27 persen. Angka itu turun jauh dibanding 2022 yang ketika itu Sumbar mencatatkan inflasi tertinggi secara nasional. Pihaknya pun meyakini angka inflasi 2023 sesuai target di kisaran tiga plus minus satu persen.

Baca Juga  Promo Oktober, Beli Honda Scoopy di Menara Agung Bonus Jaket Klasik

“Pencapaian ini merupakan hasil sinergi yang kuat dan inovasi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar dalam melakukan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023. Pengendalian inflasi tercermin dari upaya 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” katanya.

Seementara pada 2024, Veny bilang inflasi dipre­dik­si tetap akan mencapai sasaran target, yakni 2,5 plus minus satu persen. Sehingga, dari sisi pengendalian, BI Sumbar me­re­komendasikan 3 strategi utama, yaitu mengoptimalkan GNPIP dengan terus memperkuat sinergi dan inovasi, dalam pengendalian inflasi komoditas pangan strategis. Kedua mendorong pengendalian inflasi yang terintegrasi dari hulu dan ke hilir.

“Dari sisi hulu antara lain melalui implementasi pertanian organik, pertanian digital, dan pengaturan pola tanam. Sementara pada sisi hilir terus melakukan optimalisasi kerjasama antar daerah pengawasan jalur distribusi serta intensifikasi TTIC sebagai hub distribusi pangan Sumbar. Strategi ketiga yakni penguatan data dan neraca pangan sebagai acuan da­lam pengambilan keputusan pengendalian inflasi. Kemudian digunakan untuk pengaturan produksi maupun pengawasan distribusi pa­ngan,” tutupnya. (rgr)