Terbukti Langgar Kampanye, KPU Sumbar Ancam Terbitkan Perubahan DCT Caleg

Ditambahkan Ory, Larangan selama kampanye antara lain Politisasi sara, mengancam untuk melakukan kekerasan verbal kepada pemilih, kampanye menggunakan fasilitas ibadah dan menjanjikan memberikan uang kepada pemilih.

Pelaksana dan tim kampanye dilarang melibatkan pejabat non anggota parpol, ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa serta WNI yang belum mempunyai hak pilih

“Kami berharap, seluruh peserta Pemilu dan caleg betul-betul memperhatikan la­rangan selama tahapan kampanye” sebut Ory.

KPU Sumbar dan KPU Ka­bu­paten-Kota se Sumbar memiliki layanan Helpdesk kampanye untuk melayani konsultasi peserta Pemilu selama tahapan kampanye. (fer)