Audy juga menyinggung masalah kasus bunuh diri di kalangan remaja, seperti yang dilakukan korban Shintia Indah Permatasari di salah satu hotel di Kota Padang akibat batal nikah.
Audy menilai, informasi yang viral di media terhadap peristiwa bunuh diri itu, berdampak saat ini justru timbulnya sentimen negatif terhadap adat dan budaya “uang japuik” di salah satu daerah di Sumbar.
“Karena itu saya juga meminta kepada media, jangan sampai salah memberitakan menimbulkan sentimen negatif terhadap budaya daerah tertentu. Harus melihat ke dalam apa yang terjadi. Jangan sampai katanya katanya saja,” harap Audy.
Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah, menyampaikan bahwa sinergi yang dibangun Pemprov Sumbar dengan media selama ini sangat baik. Hal ini dibuktikan, di antaranya seperti merumuskan isu strategis, penyajian berita dan informasi yang akurat serta mengawal kinerja pemerintah.
“Pemerintah Provinsi Sumbar dalam penyebarluasan informasi program prioritas dan kebijakan pemerintah daerah perlu sinergi dan hubungan yang harmonis dengan media,” kata Siti.
Selain itu ungkap Siti, Pemprov Sumbar telah melakukan upaya dalam pengelolaan isu-isu strategis. Seperti, pembuatan konten dan penayangan diseluruh media termasuk media luar ruang, sosialisasi dan literasi langsung ke masyarakat serta jumpa pers dengan media.
Sementara, Ilham Aldelano Azre, Dosen Departemen Ilmu Administrasi Publik FISIP Unand menilai, selama ini media hanya disuguhi berita relis dari Pemprov Sumbar terkait kegiatan pemerintah daerah. “Pendekatannya seharusnya bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dengan stakeholders. Kalau sebelumnya yang namanya hubungan dengan stakeholders itu mungkin bersifat pasif, Ini saatnya sifatnya proaktif,” terang Azre yang memberikan materi dengan tema “Penjaringan Isu Strategis dan Strategi Komunikasi Publik Menjelang 2024”.
Menurutnya, media sosial akan mempengaruhi kinerja pemerintah secara positif dalam melacak opini dan mood publik. Dalam menghadapi narasi negatif maupun membangun narasi positif di media massa, media online, dan media sosial, saat ini Pemprov Sumbar membutuhkan dukungan analisis big data.
“Big data ini untuk membantu memonitor, menganalisis, dan menyusun strategi komunikasi. Sehingga, tata kelola dan organisasi kehumasan institusi pun perlu beradaptasi untuk memenuhi tantangan tersebut. Evaluasi dan monitoring isu harus berlandaskan data. Jika perlu counter narasi dalam dinamika komunikasi publik juga berdasarkan data riset, bukan opini publik,” terangnya.(fan/adv)
