Mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang partisipatif di Kota Padangpanjang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, menjadikan sejumlah kawasan sebagai kampung pengawasan partisipatif. Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Hidayatul Fajri, guna mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. “Saat ini tiga Kelurahan sudah menjadi kampung pengawasan diantaranya Kelurahan Sigando, Bukit Surungan dan Pasar Usang,” jelas Hidayatul Fajri.
Sebelumnya, ungkap Hidayatul Fajri, pencanangan kampung pengawasan tersebut telah didukung penuh oleh Walikota dan Forkopimda serta instansi vertikal, tokoh masyarakat serta stakeholder di tiga kelurahan sebagai pilot project.
Hidayatul Fajri berharap hadirnya Kampung Pengawasan tersebut ini pemilu yang partisipatif oleh masyarakat bisa terwujud. Kemudian, masyarakat berani melapor jika terjadi dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, terciptanya pemilu yang aman, tertib, damai dan berintegritas. Lalu, tidak ada hoax, ujaran kebencian, politisi sara, serta politik uang.
Wako Fadly menyampaikan, tugas pengawasan pemilu merupakan tugas cukup berat, membutuhkan kebersamaan. “Pengawasan pemilu memiliki tujuan yang luar biasa dan penting. Bagian dari sebuah proses. Bila titik awalnya baik, maka hasilnya akan baik pula. Proses ini perlu dikawal sebagai bentuk sumbangsih kita bersama. Melalui proses yang baik, maka bisa menghasilkan pemimpin yang baik pula,” katanya seraya menyebutkan dibutuhkan komitmen dan kejujuran.
Sementara Pj Walikota Padangpanjang Sonny Budaya Putra mengajak partisipasi masyarakat menyukseskan pemilu, menggunakan hak suaranya.
Di Padangpanjang, melihat catatan pemilu tahun 2018, hanya 60 persen yang memilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Selain mengawasi, mari kita dorong para pemilih menggunakan hak suaranya. Semoga bisa terpilih pemimpin terbaik di negeri kita ini,” ujarnya.
Terpisah, Bawaslu Provinsi Sumbar diwakili Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Muhammad Khadafi, S.Kom memuji pencanangan Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 ini.
