Oleh: Reviandi
Akhirnya, keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDI Perjuangan semakin terlihat. Bahkan, sekarang para petinggi partai berlambang banteng itu sudah terang-terangan melancarkan serangan melalui kritik-kritik pedas kepada Jokowi dan pemerintahan. Meski sampai sekarang, PDIP masih menjadi partai terbesar pendukung pemerintah.
Yang terbaru datang dari Calon Presiden (Capres) usungan PDIP Ganjar Pranowo yang mengeluarkan statemen tak disangka-sangka. Ganjar memberi nilai jeblok buat penegakan hukum di masa Jokowi. Hal yang selama ini mungkin tak pernah terbersit di benak Ganjar dan kader PDIP lainnya untuk melancarkan kritik pedas terhadap simbol ‘wong cilik’ partai itu.
Meski Ganjar mengalas dengan imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia capres-cawapres, tetap saja itu serangan kepada kawan, atau mantan kawan alias lawan. Putusan MK yang dinilai membuat putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai calon wakil Presiden mendampingi Capres Prabowo Subianto.
Ganjar, Capres nomor urut 3 bahkan memberikan nilai 5 dari skala penilaian 1 hingga 10 terkait penegakan hukum era Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia menyatakan itu saat menjawab dari pemantik dialog Prof Zainal Arifin Muchtar dari UGM tentang berapa rapor pemerintah Joko Widodo.
“Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka niainya jeblok,” kata Ganjar di acara sarasehan nasional IKA UNM, Sabtu (18/11).
Penegakan hukum di Indonesia, kata Ganjar, menimbulkan kemarahan dan kecemasan serta kegelisahan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. “Saya kira itu jadi peringatan dalam konteks menjaga hukum agar berjalan lebih baik, lebih parsial dan kemudian hadir untuk semua dan itu sesuatu yang penting,” ungkapnya.
Jebloknya penegakan hukum tersebut membuat lebih dirinya memakai baju berwarna hitam ketimbang hitam putih. “Iya pilihan baju hitam melihat konstruksi Indonesia sekarang ini,” ujar Ganjar yang sebelumnya mengklaim paling didukung Jokowi dalam mengarungi Pilpres 2024.
Lain Ganjar, lain pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengkritisi pelaksanaanPilpres 2024, mulai dari adanya tekanan kekuasaan hingga jebakan politik. Dia mengklaim pihaknya mendapatkan banyak tekanan. Tekanan itu seperti yang dialami oleh kader partainya, Adian Napitupulu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, dan pegiat media sosial Ulin Ni’am Yusron.
Meski begitu, dia tak menjelaskan secara rinci jenis tekanan yang didapatkan. “Ya tekanan ada, ya apalagi ini juga berkaitan kalau kita lihat ya Mahkamah Konstitusi aja bisa diintervensi padahal lembaga yudikatif. Apalagi yang lain bahkan kita lihat kan sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, saya, jadi berbagai signal-signal itu sudah ada,” kata Hasto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).
Hasto menegaskan sederet tekanan itu tidak akan melonggarkan semangat juang Tim Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk bertarung di Pilpres mendatang. Terlebih, masyarakat juga banyak memberikan dukungan.
Bahkan, PDIP sampai mengkritik kebijakan subsidi kendaraan listrik (EV) Jokowi. Mereka meminta Jokowi juga memikirkan sektor ekonomi kerakyatan lain. Hal itu disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Sihar Sitorus dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya.
Sihar menegaskan pemerintah memang perlu intervensi, tetapi tidak hanya fokus di satu sisi.”Intervensi pemerintah jangan hanya pada (insentif atau subsidi) mobil listrik saja, akan tetapi pada sektor-sektor ekonomi kerakyatan lainnya,” ujarnya.
