BUKITTINGGI, METRO–Komisi III DPRD Kabupaten Siak, Provinsi Riau melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bukittinggi untuk mempelajari Sistem Bukittinggi Hebat (SBH).
Rombongan diterima Plt Kadis Diskominfo, Suryadi di Bukittinggi Command Center (BCC), Kamis (16/11).
“Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Siak ke Diskominfo Kota Bukittinggi, untuk mengetahui efektifitas SBH dalam penyelenggaraan pemerintah yang tanggap,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Siak, Oloan Munthe.
Ia mengatakan SBH dijadikan referensi yang direncanakan diterapkan di pemerintahan Kabupaten Siak.
“Kami mendengar Bukittinggi sudah melaunching SBH. Sistem yang dibuat untuk mengintegrasikan seluruh informasi dalam satu aplikasi. Ini bisa jadi referensi bagi kami di Siak, untuk dapat diterapkan juga, sehingga dapat pemerintahan yang tanggap,” katanya.
Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bukittinggi, Suryadi, didampingi Kabid Aplikasi dan Informatika, Rahmat serta Kabid Statistik dan IKP, Ramon Arisa Putra, menjelaskan, Pemkot Bukittinggi telah meluncurkan Sistem Bukittinggi Hebat (SBH) awal Oktober 2023 lalu.
Namun, proses perencanaan dan penyusunannya sudah berjalan sejak 2021 lalu. Seluruh data yang dimiliki oleh SKPD akan terintegrasi dengan SBH.
“Ini memang buah hasil pemikiran dari Bapak Wali Kota Bukittinggi sejak awal menjabat, kami sudah lakukan satu kali entri data, artinya seluruh data yang telah diinput oleh SKPD, bisa langsung terinput atau ditarik oleh SBH. Dengan demikian, setiap SKPD hanya lakukan satu kali input data dan siapapun yang membutuhkan data itu, bisa diakses melalui SBH,” kata Suryadi.
Ia menambahkan, Sistem Bukittinggi Hebat, merupakan sistem database yang digunakan untuk mempelajari gerak masyarakat di bidang ekonomi, usia, sosial dan bidang lainnya.
“Sistem ini terintegrasi dengan setiap SKPD, SBH juga menyediakan informasi layanan untuk masyarakat, serta seluruh aplikasi terkait kegiatan kepemerintahan,” katanya.
Selain kunker ke Diskominfo, Komisi III DPRD Kabupaten Siak, juga kunker ke DPRD Kota Bukittinggi untuk menambah referensi terkait pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (pry)
