Andre Rosiade: Kementerian Investasi Berperan Besar dalam Pembangunan IKN

Ia mengatakan, Presi­den menargetkan inves­tasi sebesar Rp1.400 triliun tahun ini. “Yang sudah kita capai itu sekitar 75 persen atau di angka Rp1.035 tri­liun,” sebutnya.

Guna mencapai target investasi itu katanya, pe­merintah memberikan keri­nganan dan kemudahan kepada investor mulai dari pelaku usaha kecil hingga pelaku usaha besar. “Salah satunya kemudahan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang de­ngan mudah dapat diakses melalui aplikasi OSS,” te­rangnya.

Pemerintah katanya, terus berupaya agar Usa­ha Mikro Kecil dan Mene­ngah (UMKM) bisa naik kelas. Caranya mendorong UMKM bermitra dengan investor besar. “Misalnya untuk PMA (Penanaman Modal Asing). PMA kita minta bermitra dengan UMKM yang sudah memi­liki kualifikasi. Kita tidak ingin investor asing di dae­rah mengerjakan semua­nya mulai dari kontrak­tor­nya, hingga pekerjanya. Karena itu kita ingin ada kolaborasi dan opportunity yang dibe­rikan kepada perusahaan lokal,” tuturnya.

Ia berharap, Pemilu 2024 terselenggara dengan baik sehingga tidak mem­pengaruhi iklim investasi di Indonesia yang sudah ber­jalan dengan baik hingga saat ini. “Ini tantangan kita hari ini jelang Pemilu 2024. Kita tetap optimis, Pemilu dapat terselenggara de­ngan baik. Kita juga sudah tekankan kepada investor, bahwa ekonomi kita tetap stabil kendati terjadi per­gantian kepemimpinan,” jelasnya.

Koordinator Penana­man Modal Dinas Pena­naman Modal Terpadu Sa­tu Pintu (DPMTSP) Kota Padang, Elfi Herawati, me­nambahkan, DPMTSP me­rupakan perpanjangan ta­ngan dari Kementerian Investasi/BKPM. Dinas ini memberikan layanan ke­pada pelaku usaha dalam proses perizinan. “Jadi Bapak/Ibu yang ingin ber­investasi harus memiliki legalitas atau perizinan berusaha. Pelaku usaha bisa perorangan atau ba­dan usaha,” tuturnya.

Kewajiban memiliki le­ga­litas usaha katanya akan memberikan banyak man­faat bagi pelaku usaha. Per­tama, perizinan bagi pe­laku usaha dapat mem­berikan kepastian hukum melalui pendaftaran No­mor Induk Berusaha (NIB).

Kemudian katanya, le­galitas juga bermanfaat untuk pengembangan usa­ha. Pelaku usaha semisal Usaha Mikro Kecil dan Me­nengah atau UMKM dapat bermitra dengan pelaku usaha besar yang sya­ratnya harus wajib memi­liki perizinan berusaha.

Lalu, legalitas usaha ini juga bermanfaat untuk me­mudahkan pelaku usaha da­lam mengakses permo­da­lan. “Legalitas atau peri­zi­nan yang dimiliki oleh pelaku usaha menjadi da­ sar per­mohonan permo­dalan ke perbankan,” tu­turnya. (*)