Andre Rosiade: Kementerian Investasi Berperan Besar dalam Pembangunan IKN

PADANG, METRO–Anggota DPR RI asal Sumbar, H Andre Rosiade mengatakan, peran Kementerian Investasi/BKPM menjadi begitu vital karena mengkoordinatori segala hal yang berkaitan dengan investasi. Investasi untuk mem­ba­ngun Ibu Kota Negara (IKN) juga termasuk lingkup tugas dari Kementerian Inves­tasi/BKPM.

“Kita harapkan dengan adanya ibu kota baru, pem­bangunan Indonesia dapat lebih merata,” kata Andre Rosiade membuka Dise­minasi Potensi Investasi dan Kebijakan Iklim Pena­naman Modal Tahun Ang­garan 2023 yang diseleng­garakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koor­di­nasi Penanaman Modal (BKPM) di Hotel Mercure Padang, Rabu (15/11).

Andre yang juga ang­gota DPR RI Dapil Sumbar 1 menjelaskan, investasi menjadi kunci untuk per­tum­buhan dan pemulihan ekonomi Indonesia. Ke­men­terian Investasi/BKPM memproyeksikan kebu­tuhan investasi di dalam negeri untuk periode 2020-2024 sebesar Rp5.800-5.900 triliun.

Untuk merealisasikan kebutuhan investasi terse­but kata Andre, pemerin­tah mensahkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cip­ta Kerja yang disusun da­lam bentuk Omnibus Law dengan tujuan untuk me­ngatur seluruh sektor yang berkaitan dengan pencip­taan lapangan kerja dan investasi di Indonesia.

Tujuan disahkannya UU Cipta Kerja ini adalah untuk menaikkan kemudahan be­­ru­saha dari peringkat 73 pada tahun 2020 ke posisi 53 dunia dan juga menye­le­saikan persoalan tum­pang tindih kebijakan pe­me­rintah pusat dan daerah.

“Kita paham bahwa di tengah kondisi resesi global pasca melandainya virus Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina menyebab­kan ekonomi dunia melam­bat. Kita butuh sinergi anta­ra pemerintah dengan pe­la­ku usaha baik usaha be­sar dan UMKM. Untuk itu kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi atau memulai usaha harus di­ prioritaskan,” terang Ketua DPD Gerindra Sumbar itu secara virtual di hadapan peserta dan Wakil Ketua DPD Gerindra Sumbar Nur­haida, Ketua DPC Ge­rindra Kota Padang Verry Mulyadi dan koordinator acara yang juga Wakil Ben­dahara DPD Gerindra Sum­bar Hendra Zola.

Anggota Komisi VI DPR RI ini berharap Kemen­terian Investasi/BKPM da­pat mensinkronisasi data investasi nasional sehing­ga dengan data yang kuat pemerintah dapat mem­buat kebijakan yang tepat berbasiskan data, sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih terencana dan mudah dieksekusi. “Kita juga berharap investasi di Indonesia mulai mem­per­hatikan konsekuensi ter­hadap lingkungan. Ideal­nya, investasi yang masuk dapat membuat ekonomi berjalan secara berkelan­jutan,” kata Andre.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi me­ngatakan setiap tahun ada 12,5 juta pencari kerja. Ditambah lagi sekitar 2-3 juta pencari kerja pada tahun sebelumnya. Inves­tasi memegang peranan penting membuka lapa­ngan kerja guna menga­komodir belasan juta pen­cari kerja setiap tahunnya.

Ia mengatakan, Presi­den menargetkan inves­tasi sebesar Rp1.400 triliun tahun ini. “Yang sudah kita capai itu sekitar 75 persen atau di angka Rp1.035 tri­liun,” sebutnya.

Guna mencapai target investasi itu katanya, pe­merintah memberikan keri­nganan dan kemudahan kepada investor mulai dari pelaku usaha kecil hingga pelaku usaha besar. “Salah satunya kemudahan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang de­ngan mudah dapat diakses melalui aplikasi OSS,” te­rangnya.

Pemerintah katanya, terus berupaya agar Usa­ha Mikro Kecil dan Mene­ngah (UMKM) bisa naik kelas. Caranya mendorong UMKM bermitra dengan investor besar. “Misalnya untuk PMA (Penanaman Modal Asing). PMA kita minta bermitra dengan UMKM yang sudah memi­liki kualifikasi. Kita tidak ingin investor asing di dae­rah mengerjakan semua­nya mulai dari kontrak­tor­nya, hingga pekerjanya. Karena itu kita ingin ada kolaborasi dan opportunity yang dibe­rikan kepada perusahaan lokal,” tuturnya.

Ia berharap, Pemilu 2024 terselenggara dengan baik sehingga tidak mem­pengaruhi iklim investasi di Indonesia yang sudah ber­jalan dengan baik hingga saat ini. “Ini tantangan kita hari ini jelang Pemilu 2024. Kita tetap optimis, Pemilu dapat terselenggara de­ngan baik. Kita juga sudah tekankan kepada investor, bahwa ekonomi kita tetap stabil kendati terjadi per­gantian kepemimpinan,” jelasnya.

Koordinator Penana­man Modal Dinas Pena­naman Modal Terpadu Sa­tu Pintu (DPMTSP) Kota Padang, Elfi Herawati, me­nambahkan, DPMTSP me­rupakan perpanjangan ta­ngan dari Kementerian Investasi/BKPM. Dinas ini memberikan layanan ke­pada pelaku usaha dalam proses perizinan. “Jadi Bapak/Ibu yang ingin ber­investasi harus memiliki legalitas atau perizinan berusaha. Pelaku usaha bisa perorangan atau ba­dan usaha,” tuturnya.

Kewajiban memiliki le­ga­litas usaha katanya akan memberikan banyak man­faat bagi pelaku usaha. Per­tama, perizinan bagi pe­laku usaha dapat mem­berikan kepastian hukum melalui pendaftaran No­mor Induk Berusaha (NIB).

Kemudian katanya, le­galitas juga bermanfaat untuk pengembangan usa­ha. Pelaku usaha semisal Usaha Mikro Kecil dan Me­nengah atau UMKM dapat bermitra dengan pelaku usaha besar yang sya­ratnya harus wajib memi­liki perizinan berusaha.

Lalu, legalitas usaha ini juga bermanfaat untuk me­mudahkan pelaku usaha da­lam mengakses permo­da­lan. “Legalitas atau peri­zi­nan yang dimiliki oleh pelaku usaha menjadi da­ sar per­mohonan permo­dalan ke perbankan,” tu­turnya. (*)