PAYAKUMBUH/50 KOTA

Rp37,23 Miliar APBD Limapuluh Kota Tersedot untuk Pilkada

0
×

Rp37,23 Miliar APBD Limapuluh Kota Tersedot untuk Pilkada

Sebarkan artikel ini
Joni Amir (Kepala Kesbangpol Limapuluh Kota)

LIMAPULUH KOTA, METRO–Pemerintah Kabupa­ten Limapuluh Kota melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyetujui anggaran Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Bupati -Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota men­capai 37, 23 M untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Anggaran tersebut bahkan telah disepakati ke­dua belah pihak dan telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD).

Penandatanganan NHPD tersebut dilakukan Jumat 11 November 2023 di ruang kerja Bupati Lima­puluh Kota di Kawasan Bukik Limau Kecamatan Harau. Penandatanganan itu dilakukan langsung oleh Bupati Limapuluh Kota, Safarudin dan ma­sing-masing Ketua KPU dan BAWASLU.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Lima­­puluh Kota, Joni Amir yang hadir langsung saat penandatanganan NHPD itu.

“Setelah adanya ke­sepahaman antara Pemerintah Daerah dan pe­nyelenggara Pemilu dise­pakati anggaran mencapai 37, 23 M, dan telah dilakukan penandatanganan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NHDP) kemarin,” sebut Joni Amir saat menghadiri acara batagak Pang­hulu di Simpang Kapuak Baralek Ga­dang.

Joni Amir juga menambahkan, dari 37, 23 M anggaran yang disepakati itu 12 M untuk BAWASLU dan KPU mencapai 25,23 M.  “ Untul proses administrasi telah dilakukan setelah kedua belah pihak mencapai kesepahaman atau kesepakatan, 12 M untuk BAWASLU dan untuk KPU mencapai 25,23 M. Penandatanganan oleh BAWASLU dilakukan sebelum Jumat dan KPU Ba’da Magrib,” tambah mantan Kabag Humas Pemkab Limapuluh Kota itu.

Mantan Kalaksa BPBD Kabupaten Limapuluh Kota itu juga menyebutkan, sesuai kemampuan daerah anggaran, yang disepakati tersebut memang berkurang dari jumlah/proposal yang diajukan oleh KPU maupun BAWASLU.  “Alhamdulillah sesuai kemampuan daerah dan pemahaman KPU dan BAWASLU terjadi ke­sepakatan, meski sebelumnya KPU mengajukan anggaran mencapai 39 M dan BAWASLU 21 M,” sebutnya.

Joni juga menambahkan, jelang disepakati untuk dilakukan penandata­nganan NHPD tersebut memang terjadi pemba­hasan yang cukup alot dengan KPU maupun Bawaslu terkait anggara untuk pelaksanakan Pilkada di Lima Puluh Kota. (uus)