Kemudian tambahnya, Bawaslu juga mendorong sekolah-sekolah terutama SLTA sederajat. Terutama bagi siswa yang sudah berusia 17 tahun per tanggal 14 Februari 2024.
“Pihak sekolah hendaknya membantu mengingatkan para siswa untuk membuat KTP, supaya mereka punya hak pilih di pemilu 2024. Jadi kita Bawaslu sangat mengawasi itu dan sangat memperhatikan hak-hak warga negara, agar bisa ikut saat memilih di pemilu pada 14 Februari 2024 nanti,”ucap Nurmaidi.
Menyoal pengawasan dari rekap DPTb dari KPU, Bawaslu setiap bulannya juga mendapatkan data dari jajarannya di Kecamatan dan Nagari (desa adat). “Jadi, data yang ada di KPU, akan disandingkan dengan data kita di Bawaslu,” ujarnya.
Nurmaidi menyebut, angka terakhir DPTb per 2 November 2023, berjumlah 204 orang masuk memilih ke Pessel (data kpu setempat). Kemudian, data orang keluar memilih sebanyak 195 orang, tersebar di 15 kecamatan di Pessel
Gelaran rakor tersebut diikuti juga Kepala Badan Kesbangpol Pessel, Kemenag, Kodim 0311, Cabang Dinas Pendikan Sumbar Wilayah VII, dan Panwaslu. Juga hadir Syauqi Fuadi, Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Pessel, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Rinaldi. (rio)
