POLITIKA

Bawaslu Pessel Minta Panwascam Intensifkan Koordinasi Lapangan

0
×

Bawaslu Pessel Minta Panwascam Intensifkan Koordinasi Lapangan

Sebarkan artikel ini
RAKOR PEMANTAPAN DPTB— Bawaslu Pessel menggelar rakor Pemantapan DPTb bersama jajaran terkait di kantor Bawaslu Pessel, Kamis (2/11).

PESSEL, METRO–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) memberikan pekerjaan rumah pada jajaran Panwascam untuk mengintensifkan koordinasi di lapangan. Hal ini dikarenakan, Bawaslu tengah fokus mela­kukan pengawasan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu 2024.

Hal tersebut diungkapkan oleh Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masya­ra­kat Bawaslu Pessel, Nurmaidi saat rapat koordinasi Pemantapan DPTb bersama jajaran terkait, Kantor Bawaslu setempat, Kamis (2/11).

Nurmaidi menekankan, seluruh jajaran di bawah (Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu di Nagari/Desa Adat), diminta intens ber­koordinasi dengan Wali Nagari, karena data pemilih selalu bergerak setiap hari.

Lebih lanjut Ia me­ne­rangkan, kalau masyarakat yang sudah terdaftar da­lam DPT, tetapi tiba-tiba dia meninggal dunia, ini masuk dalam salah satu target pengawasan Bawaslu. Sebab, KPU akan sulit untuk menghapus yang bersangkutan dari dalam DPT, kalau seandainya tidak ada akta kematiannya.

“Ada lagi masyarakat masuk (datang dari luar daerah), dan keluar (pergi ke luar daerah). Kepada stake holder yang ada di kecamatan, juga diimbau supaya dapat melayani masyarakat yang melakukan pindah memilih,”ujar Nurmaidi.

Dikatakannya, hal ini perlu dilakukan pengawa­san bersama jajaran, ka­rena kalau tidak, bisa menimbulkan sesuatu yang tak diinginkan. Se­perti mobi­lisasi massa, dan lainnya.

Kemudian tambahnya, Bawaslu juga mendorong sekolah-sekolah terutama SLTA sederajat. Terutama  bagi siswa yang sudah berusia 17 tahun per tanggal 14 Februari 2024.

“Pihak sekolah hen­daknya membantu mengingatkan para siswa untuk membuat KTP, supaya me­reka punya hak pilih di pemilu 2024. Jadi kita Bawaslu sangat mengawasi itu dan sangat memperhatikan hak-hak warga negara, agar bisa ikut saat memilih di pemilu pada 14 Februari 2024 nanti,”ucap Nurmaidi.

Menyoal pengawasan dari rekap DPTb dari KPU, Bawaslu setiap bulannya juga mendapatkan data dari jajarannya di Kecamatan dan Nagari (desa adat). “Jadi, data yang ada di KPU, akan disandingkan dengan data kita di Bawaslu,” ujarnya.

Nurmaidi menyebut, angka terakhir DPTb per 2 November 2023, berjumlah 204 orang masuk memilih ke Pessel (data kpu setempat). Kemudian, data orang keluar memilih sebanyak 195 orang, tersebar di 15 kecamatan di Pessel

Gelaran rakor tersebut diikuti juga Kepala Badan Kesbangpol Pessel,  Kemenag, Kodim 0311, Cabang Dinas Pendikan Sumbar Wilayah VII, dan Panwas­lu. Juga hadir Syauqi Fuadi, Divisi Penanganan Pe­langgaran, Data, dan Informasi Bawaslu Pessel, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Rinaldi. (rio)