JAKARTA, METRO–Politikus Partai Golkar Nusron Wahid menepis isu tudingan, adanya tekanan kekuasaan terhadap beberapa ketua umum partai politik. Menurut Nusron, dipilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo, karena ingin memberikan kesempatan kepada generasi muda.
Pasalnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut beberapa kartu truf ketum parpol dipegang penguasa. Sehingga melenggangkan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju pada Pilpres 2024.
“Kami memilih Gibran karena memberikan kesempatan kepada anak muda agar memimpin bangsa Indonesia,” kata Nusron kepada wartawan, Senin (30/10).
Nusron menegaskan, partainya memilih Gibran sebagai pendamping Prabowo bukan karena kartu truf, melainkan karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Pra Kerja yang membawa kesejahteraan rakyat.
“Bukan karena kartu truf, tapi karena Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra Kerja, Kartu Anak Sehat, dan kartu lain yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan buat rakyat,” ucap Nusron.
Lebih jauh, Anggota Komisi VI DPR RI ini juga membantah pernyataan yang menyebutkab bahwa Presiden Jokowi tidak patuh terhadap konsitusi dan rakyat. Ia mengatakan, justru hal itu sebaliknya.
“Justru, Pak Jokowi taat dan patuh kepada konstitusi dan rakyat. Beliau tidak pernah pencalonan Gibran sebaga calon wapres sebelum ada landasan konstitusionalnya,” tegas Nusron.
Nusron pun menilai, tidak ada istilah pembangkangan terhadap rakyat. Menurutnya, Presiden Jokowi ingin memenuhi panggilan rakyat, bukan panggilan partai.
“Karena hakekat pemimpin adalah petugas rakyat bukan petugas partai,” cetus Nusron.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, beberapa ketua umum partai politik (parpol) dipegang kartu trufnya oleh penguasa. Hal ini terkait dengan dukungan sejumlah ketum parpol kepada putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
“Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (29/10).
Hasto tak menjelaskan secara rinci siapa saja para ketum parpol itu. Namun, Hasto berharap demokrasi ini segera pulih pasca hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat minimal usia capres-cawapres 40 tahun dan pernah/sedang menjabat kepala daerah.
“Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu, dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu,” pungkas Hasto. (jpg)
