Dengan berbagai fisilitas itu, diharapkan kinerja lurah semakin maksimal dalam melakukan pengawasan. Seperti, pengawasan terhadap bangunan-bangunan tak berizin, peningkatan potensi PBB dan tupoksi pengawasan lain. ”Silahkan bekerja semaksimal mungkin. Kalau ada yang melanggar, berikan teguran dan laporkan. Maksimalkan pemungutan PBB,” tegas Mahyeldi.
Dikatakan, pajak yang dipungut adalah hak negara. Dan, aparatur pemerintah adalah pelaksana dan petugas yang difasilitasi untuk melakukan fungsi pemungutan. Pemko terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja lurah.
Hal serupa juga diingatkan untuk seluruh camat di 11 kecamatan. Jika tak mencapai target maka posisi mereka bisa saja dicopot. ”Kita akan berlakukan sistem reward dan punishment. Bagi yang tak maksimal menjalankan tugas kita beri sanski teguran. Kalau perlu dicopot,” sebut dia. (tin)
