Gibran Berlabuh ke Golkar?

Oleh: Reviandi

POLITISI PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka telah resmi didaftarkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sampai hari ini, posisi keanggotaan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah (Jateng) ini belum disenggol sedikitpun oleh partai banteng moncong pu­tih. Gibran saat ini ibarat kader PDIP yang ditompangkan men­jadi calon wakil Presidennya Prabowo Subianto.

Gibran selalu berbicara sudah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sepekan sebelum ke KPU. Tapi tak ada kepastian apakah pertemuan itu minta izin pamit dari PDIP, atau bagaimana. Berkali-kali putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan hal yang sama. Meski kalimat itu menggantung dan wartawan diminta bertanya langsung kepada Puan.

Di tengah isu belum adanya putusan sanksi dari PDIP atau bagaimana posisi Gibran, bahkan sampai Presiden Jo­kowi di PDIP, Gibran disebut sudah mengantongi kartu tanda anggota (KTA) Partai Gol­kar. Partai yang merupakan bagian dari KIM selain Gerindra, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, PSI dan Partai Prima. Jika benar sudah ke Gol­kar, artinya Gibran berada di tempat yang tepat.

Tapi, informasi ini belum juga bisa dipastikan, karena tak ada orang Golkar yang menyebut Gibran sudah alih warna dari merah ke kuning. Bahkan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto susah menjawab pertanyaan wartawan ketika ditemui di KPU. “Ya sabar sabar dulu saja, ini kan terus berproses,” ujar Menko Perekonomian ini.

Saat ditanya pendekatan yang akan dilakukan, Airlangga belum bersedia menjawab. “Kan kita lagi daftar Pemilu untuk Capres Cawapres,” katanya. Dalam kesempatan itu, Airlangga lebih suka menyebut yakin pasangan Prabowo-Gibran akan memenangi Pilpres dalam satu putaran.

Sebenarnya, jika kita tarik ke belakang, Airlangga pernah terdesak oleh senior Golkar karena belum juga mengumumkan siapa calon Presiden dan wakil Presiden. Padahal, pada Rapimnas Golkar, dia telah mendapatkan amanah untuk maju sebagai Capres-Cawapres. Bahkan, beredar isu Munaslub untuk menggantikan Airlangga yang terkesan pelan.

Apalagi, dia sempat ter­se­ret kasus di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terkait perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Hal inilah yang membuat Air­lang­ga sempat diisukan akan diganti oleh politisi senior Gol­kar lainnya, Luhut Binsar Pan­jaitan yang sedang menjabat Menko Maritim dan Investasi (Marves).

Tapi pada akhirnya, semua berlalu dan Airlangga seperti aman-aman saja posisinya di Golkar. Bahkan saat mengumumkan koalisi dengan Gerindra, PAN dan PKB dengan Capres Prabowo Subianto, Airlangga tetap tenang. Tak ada lagi gonjang-ganjing yang menyatakannya telah melanggar hasil Rapimnas Golkar yang mengamanahkannya sendiri maju.

Secara matematika politis, Airlangga memang harus me­ngu­rungkan niatnya maju di Pilpres 2024. Karena, tak ada satupun lembaga survei yang menempatkan namanya di papan atas, baik sebagai Ca­wa­pres, apalagi Capres. Na­ma­nya hanya bertengger di po­sisi bawah dengan persentase survei di bawah 5 persen. Tak jarang cuma sampai 1 persen saja. Apa yang mau dipaksakan, jika masih di angka demikian.

Ada beberapa sumber yang menyebut, setelah menyatakan dukungan kepada Prabowo, saat itulah Airlangga juga berfokus memastikan Gibran bergabung. Karena, KIB ini adalah koalisi pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi. Tidak mungkin rasanya tidak ada ‘trah’ Jokowi yang di­tempatkan di posisi Capres atau Cawa­pres, jika ingin men­da­patkan du­kungan penuh Jo­kowi.

Berbeda dengan PAN yang getol mengampanyekan Menteri BUMN Erick Thohir, Golkar sepertinya lebih tenang. Meski ada lagi sumber yang me­nye­but, Airlangga selalu bolak-balik Jakarta-Surakarta untuk memastikan masuknya Gibran ke gelanggang. Langkah itu sepertinya juga sudah dikomunikasikan oleh Airlangga kepada senior, sepuh dan pinisepuh Golkar.

Bahkan sampai Golkar disebut siap menjadi partai lanjutan bagi Gibran, yang hampir pasti menerima sanksi pemecatan dari PDIP. Karena PDIP sudah mendeklarasikan diri mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang pasti tidak akan mentolerir adanya ‘peng­khianatan’ terhadap partai dan juga Me­gawati Soekarnoputri.

Mungkin itu pulalah yang dicatat sejarah, Partai Golkar adalah tempat ‘launching’ Gibran sebagai Cawapres.  Tepatnya saat dia menghadiri Rapimnas Partai Golkar di Kantor DPP, Sabtu (21/10/2023). Gibran tiba di Kantor DPP Golkar pada Pukul 12.50 WIB. Kedatangannya disambut petinggi Partai Golkar. Ia mengenakan baju batik berwarna coklat kekuningan.

Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Golkar resmi mengusung Gibran sebagai bacawapres Prabowo Subianto. Hal itu berdasarkan keputusan Rapimnas Golkar. Gibran kemudian menerima surat keputusan Rapimnas yang berisi penunjukkan Gibran sabagai bakal calon wakil presiden. Usai menerima surat keputusan Rapimnas, Gibran mengapresiasi hasil Ra­pim­nas Golkar siang hari ini.

Sebenarnya, saat ke Sumbar be­berapa hari lalu, Jokowi juga sem­pat dipancing soal PDIP ini. Tapi, tak ada tanggapan resmi. Soal Gibran ke Gol­kar ini memang sudah menguat dan hampir dipastikan jadi. Tapi, belum ada­nya sanksi tegas dari PDIP membuat banyak orang me­nung­­gu, apa yang akan terjadi. Apa­kah PDIP akan memecat Gi­bran, atau Gibran yang akan mun­dur.

Menariknya, isu Gibran ini disamakan dengan Jusuf Kalla (JK) saat Pilpres 2004 mendampingi Capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, JK masih berstatus kader Golkar, tapi mau bergabung dengan SBY dari Partai De­mokrat. Golkar mendukung Wiranto sebagai Capres dan Salahuddin Wahid (Gus Solah) sebagai Cawapres.

Bahkan, saat pasangan Wiranto-Salahuddin gagal maju ke putaran kedua, Golkar lebih memilih mendukung Me­­ga­wati-Hasyim Muzadi. Dan akhirnya Pilpres dime­nangkan SBY-JK yang diusung Demokrat, PKB, PKS, PAN, PBB dan PKPI di putaran kedua. Saat itu, JK tidak mendapatkan sank­si apa-apa dari Partai Golkar. Bahkan, dia terpilih sebagai Ketua Umum Golkar.

JK menjadi Ketum Golkar periode 2004-2009 pada Munas VII Partai Golkar di The Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Bali 18 Desember 2004). Menarik sekali hal ini kalau dikait-kaitkan dengan Gibran. Apakah jika Prabowo-Gibran menang, maka Gibran akan disodorkan jabatan Ketua Umum PDIP? Apalagi putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep sudah resmi menjadi Ketua Umum PSI.

Atau PDIP malah memberikan jabatan itu kepada Jokowi. Jabatan ketua partai juga yang diemban SBY pascalengser dari kursi Presiden. SBY pernah menjadi Ketua Umum De­mo­krat, sebelum dilanjutkan oleh putra sulungnya Agus Hari­murti Yudhoyono (AHY). Mung­kin ini terlalu jauh, tapi soal Gibran dan PDIP ini akan terus me­­ng­apung sampai ada kepas­tian.

Semua menunggu. Idealisme terhadap partai hari ini memang agak sulit dipertahankan. Pilpres, Pilkada dan Pemilu dengan gampang mengubah idealisme seorang kader partai dan beralih ke partai lain. Asal apa yang sedang dikejar bisa didapat. Seperti kata pengusaha mobil asal Amerika Henry Ford, “Seorang idealis adalah orang yang membantu orang lain untuk menjadi makmur.” Tapi yang terjadi hari ini seperti sebaliknya. Ya kita lihat saja gimana dalam beberapa waktu ke depan. (Wartawan Utama)