PADANG, METRO–Visitasi dan pra penelitian dokumen Administratif usulan penerapan BLUD BKOM PELKES Provinsi Sumatera Barat dihadiri oleh delapan OPD yang ada di Provinsi Sumbar. Tak hanya itu kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Sumbar Dr. Lila Yanwar yang juga memberikan Support serta dukungan.
”Melihat potensi layanan dan pendapatan serta potensi lainnya yang ber-trend positif pada perkembangan ini, mudah-mudahan hasil penilaian pleno tim visitasi bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan semua,” kata Drg. Afando Ekardo, MM, kepala BKOM PELKES Sumbar, Rabu (25/10).
”Selain peningkatan yang ada di BKOM PELKES, ini juga menjadi pendapatan bagi pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, yang juga merupakan Program unggulan gubernur Sumbar, dalam rangka pelayanan publik bidang kesehatan,” tambah Drg. Afando Ekardo yang akrab dipanggil Drg. Edo.
Dia juga mengatakan, hampir seluruh dinas kesehatan Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat melaksanakan pelatihan bidang kesehatan di BKOM PELKES Sumbar, mulai dari 4 hingga 10 hari dalam diklat Puskesmas.
Selain itu, Drg. Edo juga mengatakan potensi lainnya adalah berupa sewa Asrama, Aula, Transportasi, hingga konsumsi.
”BKOM PELKES Sumbar sangat banyak pendapatan potensi untuk meningkatnya menjadi BLUD di BKOM PELKES Sumbar, bukan hanya itu saja, kita juga bekerjasama dengan lembaga akreditasi penyelenggara lainnya, kit juga bekerjasama dengan BAPELKES Batam, Ciloto, Riau, dan Lampung dalam rangka membuat satu kebijakan kerjasama yang menguntungkan dari kedua belah pihak dalam proses pelatihan,” tukas Drg. Edo.
Proses penilaian terhadap Implementasi BLUD BKOM PELKES Sumbar ini merupakan yang kedua kali. dari hasil penilaian tahun lalu, masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi oleh BKOM BAPELKES, khusunya terkait penyedian sarana prasarana, SDM dan rancana kerja untuk peningkatan pelayanan.
”Alhamdulillah dalam penilaian kedua ini, semua kelengkapan sudah ditindak lanjuti oleh BAPELKES. oleh karena itu, kita menganggap bahwa produk atau jasa layanan yang dimiliki memang layak dikelola secara BLUD, serta sarana prasarana juga sudah jauh lebih meningkat,” kata Koor Biro Perekonomian, Sekretaris Provinsi Sumbar, Abdul Aziz Usman.
Abdul Aziz juga mengatakan, terkait SDM memang masih kurang akan tetapi informasi dari dinas kesehatan dan kepala BKOM nanti akan ada tambahan, serta tim penilai juga menganggap itu sudah layak. (cr1)
