Selain pembebasan PPN untuk pembelian rumah kurang dari Rp 2 miliar, pihaknya juga akan memberikan bantuan administratif bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp 4 juta hingga tahun 2024 mendatang.
“Kira-kira cost administrasi termasuk BPHTB dan lain lain itu Rp 13,3 juta pemerintah akan kontribusi Rp 4 juta ini akan sampai tahun 2024,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa pemberian insentif ini juga dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi masalah kekurangan atau backlog rumah yang mencapai 12,1 juta.
“Diharapkan bisa diselesaikan backlog. (Targetnya) Nanti kita lihat. Ini kan waktunya satu tahun diharapkan bisa selesaikan itu,” pungkas Airlangga. (jpc)
Laman 2 dari 2
