Gubernur Imbau Pemerintah Daerah, Cari Peluang, Percepat Pembangunan Infrastruktur

PADANG, METRO–Keterbatasan APBD, Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P Datuak Marajo me­ngim­bau Pemerintah Dae­rah harus mencari peluang-peluang lain untuk mempercepat pemba­ngu­nan infrastruktur di daerah. Hal itu disampaikannya saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Aula Lantai III Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar, Kamis (19/10). Dalam kegiatan tersebut, dari Padang Panjang turut hadir Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P. M.Si dan Plt. Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, M.E.

Lebih lanjut Mahyeldi menyampaikan, dengan keterbatasan APBD saat ini, harus bisa berimprovisasi mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.

Pemprov Sumbar, ka­tanya, terus menjajaki u­paya percepatan pemba­ngunan infrastruktur di daerah dengan menggu­nakan skema KPBU.

KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan atau layanannya untuk kepentingan umum me­ngacu pada spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumberda­ya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara pihak.

Mahyeldi berharap, de­ngan FGD ini semua pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah kabupaten dan kota bisa memahami mekanisme KPBU dengan kelebihan dan ke­kurangan skema ini.

Sementara Kepala Kan­wil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumbar, Syukriah HG menerangkan, saat ini anggaran Da­na Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sumbar pada 2023 relatif kecil. Maka peme­rintah dirasa perlu memahami skema KPBU ini.

“Jika pemerintah ingin memahami secara penuh tentang skema ini, maka kami siap menghadirkan seluruh pihak berkompeten untuk memberikan pen­jelasan secara komprehensif,” katanya.

Apabila hanya mengandalkan anggaran kecil untuk pembangunan di dae­rah, tentu akan berjalan lambat.

Sukriah berharap semoga skema KPBU ini da­pat membantu Pemprov Sumbar dan kabupaten/kota dalam mempercapat pembangunan infrastruktur. Karena infrastruktur adalah pendukung utama perekonomian ma­sya­ra­kat. (rmd)