PADANG, METRO–Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menerima dua penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI. Penghargaan tersebut diberikan atas andil Pemprov Sumbar mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan layanan jaringan intra pemerintah dan pemanfaatan layanan mail multidomain.
Kedua apresiasi itu diserahkan langsung Wakil Menteri Kominfo RI Nezar Patria dan Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abrijani, pada rapat koordinasi nasional (rakornas) Kementerian Kominfo, Selasa (17/10), di Jakarta.
Melalui rakornas yang mengangkat tema “Kolaborasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” Nezar Patria mengatakan, dengan adanya penguatan integrasi dan interoperabilitas arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) nasional, akan menambah kekuatan dalam percepatan mewujudkan SPBE di Indonesia.
Dalam pelaksanaannya SPBE harus mengacu pada keterpaduan, kesinambungan, efektivitas dan interoperabilitas. “Akselerasi implementasi SPBE dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, meniadakan kepentingan sektoral dan memastikan kapasitas SDM dalam partisipasi,” ujar Nezar.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan komitmen Pemprov Sumbar untuk mewujudkan pemerintah digital, tidak hanya ke pemerintah pusat, tapi terhubung hingga ke tingkat nagari.
“Implementasi teknologi hal yang harus kita wujudkan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan hal itu komitmen pemerintah daerah, ketersediaan jaringan dan SDM perlu menjadi perhatian,” ungkap Mahyeldi.
SPBE mewujudkan smart government dengan membangun layanan publik yang kompleks secara baik, efektif dan efisien. Sementara rakornas dilaksanakan untuk membangun sinergisitas antara pemerintah pusat dengan daerah dalam pelaksanaan SPBE.
Diketahui dalam rakornas, berdasarkan indeks penilaian internasional tahun 2020 di bidang e-government (SPBE), Indonesia berada di peringkat ke-88. Pada tahun 2022, hasil penilaian internasional terhadap penerapan e-government di Indonesia meningkat ke peringkat 37.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika (Kominfotik) Provinsi Sumbar Siti Aisyah mengatakan, Dinas Kominfotik Sumbar berkomitmen mengoptimalkan penggunaan SPBE. Dengan menerapkan sistem SPBE yang disarankan oleh pemerintah pusat, kinerja penyelenggara pemerintahan elektronik bisa lebih efisien dan aman.
“Aplikasi yang digunakan untuk penunjang penyelenggaraan pemerintahan di Sumbar tidak mudah diakses pihak luar. Dinas Kominfotik terus berupaya untuk melakukan inovasi demi kinerja pemerintahan dan pelayanan yang lebih optimal,” katanya.
Disebutkannya, dalam menjalankan SPBE tersebut, Pemprov Sumbar sudah membangun jaringan tertutup, sesuai Keputusan Presiden (Kepres). Di mana arahan pusat menggunakan jaringan intra baik pusat dengan provinsi, provinsi dan OPD dan kabupaten/kota.
“Semua sudah kita lakukan, dan dinilai, kita sudah memanfaatkan fasilitas pusat data nasional (PDN), sehingga aplikasi-aplikasi penting kita sudah tersimpan di sana. Dengan jaringan intra yang menjadi program pusat agar semua data terhubung, aman dan satu data. Kita dinilai untuk menuju program lebih matang,”ungkapnya.
Terkait pemghargaan yang diserahkan oleh Kementerian Kominfo RI, Siti Aisyah mengatakan, biasanya hanya diraih oleh provinsi di Pulau Jawa, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun tahun 2023 Pemprov Sumbar berhasil mendapatkan. Hal ini menurutnya, suatu pencapaian yang harus diapresiasi oleh seluruh pihak.
Siti Aisyah menambahkan, terkait dengan literasi digital, nilai indeks literasi masyarakat Sumbar juga termasuk tertinggi di Sumatera. Bahkan menjadi salah satu daerah yang berhasil menyabet dua gelar dari tujuh gelar. “Termasuk Aceh dan Lampung, mereka masing-masing satu. Di Pulau Sumatera kita cukup diperhitungkan,” ungkapnya.
Sumbar memiliki keunggulan karakteristik masyarakat yang tertarik akan literasi, kondisi itu akan menjadi motivasi Dinas Kominfotik Sumbar untuk melahirkan aplikasi yang berbasis pembangunan ke depan.
“Ke depan kita akan terus membangun koordinasi dengan seluruh unsur lainnya, agar iklim pemerintahan bisa bekerja lebih optimal dengan muara pembangunan yang bisa mengakomodir kesejahteraan masyarakat,” katanya. (fan/adv)






