MK Putuskan Kepala Daerah di Bawah Usia 40 Tahun Bisa Maju Capres-Cawapres

JAKARTA, METRO–Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). MK menetap­kan batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

Permohonan itu dia­jukan oleh mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbir­ru Re A dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ten­tang Pemilu.

“Mengadili, menga­bul­kan permohonan Pemo­hon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putu­san di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10).

Anwar berpendapat, MK berwenang mengadili per­mohonan uji materi tersebut dan menilai para pemohon memilki kedu­dukan hukum untuk me­ngajukan permo­honan ter­sebut.

“Pokok permohonan pemohon beralasan me­nurut hukum untuk seba­giannya,” ucap Anwar.

Anwar berpendapat bah­wa seseorang bisa men­jadi capres atau ca­wapres, jika sudah atau sedang men­duduki jabatan yang dipilih melalui pemil­ihan umum termasuk pemi­lihan kepala daerah, mes­kipun belum berusia 40 tahun.

“Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ten­tang Pemilihan Umum se­lengkapnya berbunyi ber­usia paling rendah 40 (em­pat puluh) tahun atau per­nah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah,” ungkap Anwar.

Dalam pertimbangan­nya, MK menyatakan bah­wa putusan tersebut ber­laku pada Pilpres 2024. Se­hingga putusan ini lang­sung berlaku.

“Ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 seba­gaimana dimaksud dalam putusan a quo berlaku mu­lai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Pre­siden tahun 2024 dan sete­rusnya,” ujar hakim kons­titusi Guntur Hamzah.

Guntur mengatakan, pihaknya perlu menegas­kan hal tersebut agar tidak ada keraguan mengenai penerapan syarat minimal capres dan cawapres 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.

“Hal ini penting dite­gaskan Mahkamah agar tidak timbul keraguan me­ngenai penerapan Pasal a quo dalam menentukan syarat keterpenuhan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden seba­gaimana rumusan dalam amar putusan a quo,” pung­kas Guntur.

Sebagaimana diketa­hui, permohonan uji materi ter­ha­dap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya Partai Solida­ritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan sejumlah ke­pala daerah.

Permohonan ini tere­gistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023. Tiga guga­tan di atas sudah diputus dan ditolak.

Sedangkan gugatan da­ri mahasiswa UNS ini dini­lai berbeda oleh MK mes­kipun berkaitan juga de­ngan Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017. (jpg)