PADANG, METRO–Dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu 2024, Polda Sumbar menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral di ruang Jenderal Hoegeng Mapolda Sumbar, Jumat (6/10). Rakor tersebut dibuka dan dipimpin oleh Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Kombes Pol Djajuli mewakili Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono.
Rakor lintas sektoral ini dihadiri oleh Forkopimda Sumbar, KPU Sumbar, Bawaslu Sumbar, Pejabat Utama Polda Sumbar, Kabag Ops dan Kasat Intelkam Polres sejajaran, perwakilan pengurus partai polisik, serta tokoh masyarakat.
Karoops Polda Sumbar Kombes Pol Djajuli saat membacakan amanat Kapolda Sumbar menyampaikan, dalam rapat koordinasi lintas sektoral ini membahas persiapan pelaksanaan Operasi Mantap Brata Singgalang 2023-2024 dalam rangka kesiapan Pengamanan Pemilu 2024.
Diketahui bersama, pada tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan Pemilu serentak, dimana saat ini kita sudah berada dalam tahapan pemilu dan segera akan memasuki tahapan inti, meliputi pendaftaran dan penetapan calon presiden, wakil presiden, calon legislatif, dan calon anggota DPD.
“Polri sebagai pemelihara kamtibmas dan penegak hukum membutuhkan dukungan semua pihak untuk menciptakan rasa aman, mengatasi potensi kerawanan, dan memastikan pemilu berkualitas,” katanya.
Menurutnya, langkah-langkah yang perlu diambil, termasuk menjalin kerja sama erat dengan seluruh instansi pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu sangat penting dan esensial, sehingga dengan komitmen bersama, kita semua dapat menjalankan tugas pokok, fungsi dan peranan secara lebih efektif untuk mewujudkan kamtibmas yang terpelihara dan memastikan pemilu yang aman damai dan adil.
Untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif selama pemilu dan menciptakan Pemilu yang jujur dan adil, Polri melaksanakan Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi “Mantap Brata” akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan sasaran mengamankan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu mulai partai politik, calon perorangan, hingga kegiatan masyarakat.
“Operasi kepolisian tersebut akan dilaksanakan selama 222 hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2023. Kegiatan Operasi ini melibatkan instansi dan lembaga terkait dengan membentuk Satgas-satgas yakni Satgas Preemtif, Preventif, Gakkum, Humas, Tindak dan Satgas Bantuan Operasi,” ujarnya.
Lanjut Karoops Polda Sumbar, Polri menyadari bahwa menciptakan rasa aman, tertib, nyaman dan terwujudnya pemilu yang sukses bukanlah tugas yang dapat dilakukan sendiri, melainkan tanggung jawab bersama, sehingga rapat koordinasi lintas sektoral hari ini merupakan bukti kebersamaan untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Sumbar.
“Pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektoral ini sangat penting sebagai wujud sinergi dan tanggung jawab bersama dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Selain itu sinergi, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara semua lembaga/instansi harus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.
Berdasarkan data yang sudah ditetapkan oleh KPU, ada 4.086.606 pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di 17.569 TPS yang tesebar pada 1.265 Nagari, Desa dan Kelurahan di 179 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten / Kota di Sumbar.
Kemudian, berdasarkan pemetaan yang sudah dilakukan oleh Polres jajaran sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan terdapat TPS dengan kategori sangat rawan, 424 TPS kategori rawan dan sisanya 17.117 TPS kurang rawan.
“Dari data tersebut, kita telah memahami tantangan dan beban tugas yang akan dihadapi, sehingga untuk mengatasi tantangan tersebut, kita perlu menerapkan kebersamaan, sinergi, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi sebagai pendekatan yang efektif,” ungkapnya.
Dalam mengevaluasi pelaksanaan Operasi Mantap Brata Singgalang 2014 dan 2019, maka terdapat beberapa permasalahan yang pernah terjadi, dari permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu sebelumnya dan potensi kerawanan yang terus berubah seiring dengan meningkatnya dinamika dalam penyelenggaraan pemilu setiap tahunnya.
“Untuk mencapai tujuan dari Operasi Mantap Brata Singgalang 2023-2024 sangat diperlukan kebersamaan, sinergitas, komunikasi dan koordinasi antar lembaga/instansi. Harapannya, permasalahan yang pernah terjadi tidak akan muncul kembali, namun apabila permasalahan tersebut timbul kembali kita harus bersiap menghadapinya dengan cepat dan risiko seminimal mungkin,” tutupnya. (rgr)
