JATI, METRO–Untuk mengetahui dan mencarikan solusi terkait pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Rumah Sakit rujukan untuk wilayah Sumatera tersebut, Rabu (4/10).
Direktur Utama (Dirut) RSUP Dr. M. Djamil Padang Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG(K) MARS dalam kesempatan tersebut menyampaikan tiga skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan (faskes) yang saat ini dibutuhkan oleh RSUP Dr. M. Djamil Padang dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien.
“Saat ini hampir sekitar 3.000 pasien yang tertolak di RSUP Dr. M. Djamil Padang karena keterbatasan tempat tidur, sehingga ini perlu kami tindaklanjuti kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI,” jelasnya.
Ia menambahkan, tiga skala prioritas pembangunan dan pengembangan faskes yang dibutuhkan oleh RSUP Dr. M. Djamil Padang diantaranya Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu (IPJT), Instalasi Pelayanan Stem Cell atau Bank Jaringan, dan pembangunan gedung Kamar Rawat Inap Standar (KRIS).
Dijelaskan, untuk IPJT sendiri, gedung IPJT mulai dimanfaatkan pada tahun 2020 sebagai ruang rawat pasien Covid-19. Gedung itu terdiri dari ICU Covid-19 sebanyak 40 tempat tidur, HCU Covid-19 sebanyak 63 tempat tidur, dan ruang administrasi dan DPJP Covid-19.
Perubahan pemanfaatan gedung tersebut mengharuskan perubahan fungsi ruang. Perubahan fungsi ruang tersebut menimbulkan beberapa masalah diantaranya kamar mandi yang dibuat tidak sesuai rencana sehingga terjadi kebocoran dan terjadi overcapacity dari mesin pendingin di dalam ruangan.
Untuk itu Dovy mengungkapkan, pihaknya meminta dukungan kepada Komisi IX DPR RI terkait pembiayaan renovasi gedung IPJT dan kebutuhan alat-alat pelayanan jantung, karena RSUP DR. M. Djamil Padang merupakan salah satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai pusat layanan jantung di regional Sumatera dan juga sebagai rumah sakit pengampu di wilayah Sumatera bagian tengah.
“Untuk anggaran pengembangan IPJT sendiri yaitu anggaran gedung sekitar Rp 5 miliar dan untuk kelengkapan alat-alat kesehatan jantung sekitar Rp 134 miliar,” ujarnya.
