Menurut Supardi, tidak efektif dilakukan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat jika realisasi APBD induk sangat rendah. Perlu penyusunan kembali, rasionalisasi pada APBD perubahan.
Supardi memaparkan, dalam pembahasan kemarin, ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan pemprov. Salah satunya terkait tingginya inflasi di Sumbar. Per Juli 22 inflasi berada pada angka 8,02 (yoy) dan berada pada posisi kedua tertinggi di tingkat nasional.
Tingginya tingkat inflasi ini disebabkan oleh empat komponen, yakni tingginya harga cabe merah, bawang merah, tembakau dan air kemasan.
Jika memperhatikan potensi yang dimiliki Sumbar dan adanya program unggulan pemerintah daerah di sektor pertanian dengan alokasi anggaran sebesar 10 persen dari APBD, Supardi menilai progul yang dilaksanakan tersebut belum mampu memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan.
“Progul tersebut perlu dievaluasi kembali kegiatan dan sasarannya,” ujar Supardi.
Catatan penting dari DPRD lainnya yakni terkait capaian realisasi belanja daerah yang masih sangat rendah hingga 31 Juli. Rata-rata realisasi belanja baru mencapai 36,78 persen.
Rendahnya realisasi ini menunjukkan OPD tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2022. DPRD juga meminta gubernur untuk mengevaluasi pokja-pokja pada biro pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh, baik dari aspek profesionalitas maupun integritasnya.(hsb)
