Meski demikian, dr Lila juga tidak memungkiri di tingkat nagari, kerapatan adat, terkait ketahanan pangan memang strategis dan memberikan kontribusi untuk penanganan stunting. Karena itu, dr Lila juga mengingatkan, agar untuk penanganan stunting ini semua pihak memang diharapkan dapat terlibat dan bersungguh sungguh. “Kita juga berharap semua pihak bersungguh-sungguh atasi stunting. Saat Stunting diurus oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Sumbar,” ungkapnya.
Tim Percepatan Penurunan Stunting Sumbar, yang terdiri dari delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait. Di tingkat provinsi, TPPS diketuai oleh wakil gubernur. Sementara di tingkat kabupaten/kota diketuai oleh wakil bupati/wali kota.
Sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai Ketua Harian Tim Percepatan Penurunan Stunting bertugas mengecek dan memastikan setiap OPD terkait memiliki program dan anggaran yang memadai untuk penanganan stunting.
Pada tingkat yang lebih tinggi, ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertugas mengkoordinatori dari sisi teknis, termasuk juga melakukan pengawasan.
dr Lila juga menambahkan, tahun 2023 ini, untuk mengatasi stunting, program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih banyak memberikan edukasi masyarakat. Pasalnya, dari data terungkap, meningkatnya stunting terjadi pada anak umur 1 hingga 3 tahun yang membutuhkan makanan tambahan.
Bahkan, lebih banyak anak-anak tersebut tidak semuanya termasuk kategori miskin. Artinya lebih banyak kepada ketidaktahuan orang tua terhadap penggunaan konsumsi protein hewani. seperti telur daging dan ikan. Ini yang masih banyak orang tidak tahu. Karena ini perlu edukasi.
Ada dua pendekatan intervensi penanganan stunting, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik menjadi tanggung jawab OPD bindag kesehatan, sedangkan intervensi sensitif berkaitan dengan faktor-faktor di luar kesehatan.
Dalam bidang kesehatan, Lila menyebut, pihaknya fokus pada dua sasaran utama, yakni ibu dan anak. Upaya yang telah dilakukan di antaranya melakukan pemeriksaan kehamilan ibu, memastikan ibu bersalin dengan baik dan benar, memastikan bayi lahir dengan aman.
Selain itu, melakukan imunisasi anak dasar lengkap, memantau tumbuh kembang anak hingga usia dua tahun, dan seterusnya. Termasuk juga melengkapi sarana dan prasarana penunjang di puskesmas dan rumah sakit rujukan.
Edukasi kepada ibu gencar dilakukan, mulai dari masa kehamilan, kelahiran, hingga menyusui. Selama masa 1.000 hari pertama kehidupan, dari masa awal kehamilan hingga anak berusia dua tahun, pengawasan dan edukasi terhadap ibu harus gencar. “Karena 1.000 hari pertama kehidupan itu menjadi masa keemasan (golden period) anak. Jika itu bisa dilewati tanpa ada masalah, maka anak bertumbuh kembang menjadi anak yang sehat,” katanya.
Salurkan BMT ke Kepulauan Mentawai
Selain edukasi juga dilaksanakan pemberian Produk Makanan Tambahan (PMT) untuk masyarakat. Pendistribusian PMT juga ada yang disalurkan melalui kegiatan edukasi keluarga.
Seperti yang dilakukan di Kepulauan Mentawai. Penyerahan BMT langsung dilaksanakan oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah kepada sejumlah balita dan ibu hamil. Selain itu, juga disalurkan 298 alat antropometri untuk masyarakat Kepulauan Mentawai. Tujuannya agar pelayanan di Puskesmas, Posyandu, Poskeskel, hingga Poslindes dapat lebih maksimal.
Penyerahan bantuan kesehatan itu berlangsung saat digelarnya kegiatan “Aktifkan Posyandu dan Pelayanan Kesehatan Terpadu” yang digelar oleh Dinkes Provinsi Sumbar, serta “Launching (Peluncuran) Aplikasi Help Me – Inovasi RSUD Mentawai”, di Sipora Utara, Jumat (25/8) lalu.
Di Kepulauan Mentawai, Pemprov Sumbar melalui Dinkes Provinsi Sumbar juga menggelar layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Mulai dari layanan dokter spesialis, dokter umum, pengecekan kehamilan dan kesehatan balita, serta berbagai layanan kesehatan lainnya.
Di samping itu, Mahyeldi juga meluncurkan secara resmi Aplikasi Help Me atau juga disebut Help Mentawai, program inovasi dari RSUD Kepulauan Mentawai. Aplikasi Help Me bisa diakses oleh masyarakat Kepulauan Mentawai melalui gawai masing-masing, untuk segera mendapatkan pelayanan kesehatan emergency.
Di Kepulauan Mentawai juga dilaksanakan pencanangan “Aksi Bergizi di Sekolah” dengan titik fokus pada upaya antisipasi anemia pada ibu hamil. Di mana program ini menyasar remaja putri yang kelak akan menjadi calon ibu.
Oleh karena itu, program ini diisi dengan pencanangan minum tablet penambah darah, konsumsi makanan bergizi, serta aktivitas fisik untuk kebugaran. Pencanangan ini bermuara pada penurunan angka stunting serta mengantisipasi angka kematian karena faktor kehamilan.
Selain itu juga dilakukan pembinaan implementasi Germas dan Penguatan Pokjanal Posyandu. Melalui dua kegiatan ini, maka kapasitas dan kualitas kader Posyandu di Kepulauan Mentawai siap siaga memberikan pendampingan kesehatan terbaik bagi masyarakat, sehingga juga berujung pada keberhasilan dalam menurunkan angka stunting.
dr Lila menerangkan, Aksi Bergizi di Sekolah upaya intervensi untuk menurunkan angka stunting. Program ini diperlukan karena faktor penanganan hanya berpengaruh 20 persen dalam menurunkan angka stunting, sedangkan faktor pencegahan seperti aksi bergizi bisa berpengaruh hingga 80 persen dalam menurunkan angka kekerdilan pada anak.(AD.ADPSB)
