Maksimalkan Layanan Puskesmas dan Posyandu Prima, Atasi Stunting dan Penyakit Baru Pascapandemi Covid-19

Tiga tahun pasca­pan­demi Covid-19, pelayanan kesehatan kurang mak­simal. Kondisi ini berdam­pak munculnya penyakit-penyakit baru tidak me­nular, seperti lifer, jantung coroner, diabetes, kanker dan lainnya. Perlu upaya meningkatkan derajat ke­sehatan masyarakat di Provinsi Sumbar.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Pro­vinsi Sumatera Barat (Pem­prov Sumbar) di ba­wah kepemimpinan Gu­bernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wa­gub), Audy Joi­naldy membe­rikan dukungan penuh ter­ha­dap pela­ya­nan kese­ha­tan di pus­kesmas.

Karena di pus­kes­mas ada SD­M yang leng­kap. Se­hing­ga bisa di­mak­simal­kan pelaya­nan keseha­tan di sana. Inilah yang dilakukan un­tuk pela­ya­nan keseha­tan dan pen­cegahan dini penyakit tidak menular di tengah ma­syarakat.

Mahyeldi mengatakan, dengan mem­backup pus­kes­mas, maka puskesmas ju­ga ikut mem­backup posyandu. Salah satu penguatan pos­yandu yang dilakukan dengan menghadirkan inovasi pos­yandu prima, yang telah diterapkan di Kabupaten Limapuluh Kota.

Di posyandu prima ini dikumpulkan, ibu-ibu ber­sama anak dan masya­rakat. Mereka gembira di sana. Karena di sana leng­kap diberikan pelayanan dan edukasi tentang kese­hatan. Sehingga pesannya sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

“Posyandu inilah yang akan kita gerakkan melalui dukungan puskesmas,” terang Mahyeldi saat per­te­muan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) Pos­yan­du dalam Integrasi La­yanan Primer (ILP) Ting­kat Kabupaten Limapuluh Kota di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota, bebe­rapa waktu lalu.

Dengan adanya pos­yandu prima ini, semua data tentang kesehatan masyarakat akan ada di puskesmas. Sehingga 12 indikator pelayanan kese­hatan di puskesmas ada petanya. “Misalnya stunting, mana anak dan ke­luarganya yang stunting datanya lengkap by name dan by address. Sehingga bisa diberlakukan program penanganannya, apa yang telah dilakukan bisa terpantau,” terangnya.

Dengan upaya ini, ma­ka Pemprov Sumbar ber­sama pemerintah kabu­paten kota akan bekerja setiap hari melibatkan puskesmas. Di puskesmas juga nantinya melibatkan tenaga kader posyandu, dasawisma, organisasi profesi.

“Sehingga menjadi ker­ja bersama. Kita fokus­kan pemberdayaan kese­hatan di puskesmas. Keti­ka ada peta 12 indikator pe­layanan kesehatan nan­tinya, mana yang kurang bisa diintervensi langsung, sehingga lebih fokus me­lakukan penguatan pus­kesmas,” terangnya.

Kepala Dinas Ke­se­hatan (Dinkes) Provinsi Sumbar, dr Lila Yanwar mengungkapkan, setiap puskesmas memiliki sem­bilan jenis tenaga kese­hatan. Saat ini dari total 279 puskesmas yang ada di Sumbar, yang sudah terpenuhi sembilan jenis tenaga kesehatan baru 76 persen.

“Jadi masih ada bebe­rapa yang kurang tenaga kesehatannya. Secara ke­seluruhan secara profesi semuanya sudah ada. Tinggal lagi distribusinya harus merata, secara jum­lah harus cukup, kalau jenis cukup,” terangnya.

dr Lila juga menam­bahkan, dengan banyak­nya layanan di puskesmas yang harus disampaikan ke tingkat nagari, maka kalau puskesmasnya pu­nya satu dokter, belum cukup untuk untuk mela­yani kesehatan di nagari. “Jika sekarang kekura­ngan dokter 45 sampai 50 dokter, dengan mening­katkan pelayanan dua kali lipat. Selain dokter, tenaga apoteker dan farmasi juga masih ku­rang,” terangnya.

Atasi Stunting

Selain mengatasi pe­nyakit tidak menular pas­capandemi Covid-19, per­hatian lain di bidang kese­hatan di Sumbar adalah masalah stunting, yakni kondisi tubuh anak yang mengalami kekerdilan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SS­GI) Kementerian Keseha­tan, prevalensi balita stun­ting di Provinsi Sumbar sebesar 25,2% pada 2022, meningkat dari tahun sebe­lumnya yang masih 23,3%.

Terdapat enam kabu­paten/kota di Sumbar yang memiliki prevalensi balita stunting di atas rata-rata provinsi, sedangkan 13 kabupaten/kota lainnya di bawah angka rata-rata.

Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Sum­bar pada 2022, yakni men­capai 35,5%. Angka ini melonjak 11,5 poin dari 2021 yang sebesar 24%.

Kabupaten Kepulauan Mentawai menempati pe­ringkat kedua dengan pre­valensi balita stunting se­besar 32%. Diikuti Kabupa­ten Solok Selatan (31,7%), Kabupaten Sijunjung (30%), Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) (29,8%), Kabupaten Pasaman (28,9%), Kabupaten Pa­dang Pariaman (25%)

Wilayah dengan pre­va­lensi balita stunting te­rendah Kota Sawah­lunto, yakni 13,7%. Adapun Kota Padang menempati pe­ring­kat ke-12 dengan an­g­ka balita stunting 19,5%.

dr Lila mengungkap­kan, stunting pada anak dipengaruhi banyak fak­tor. Di samping kesehatan anak, juga ada faktor mak­ro lainnya yakni, ketahan­an pangan, tingkat kemis­kinan dan lingkungan.

Yang banyak korelasi dengan stunting ini adalah lingkungan. Yakni tidak punya sanitasi yang baik dan air bersih. dr Lila me­nam­bahkan, yang paling pas untuk pendekatan stun­ting itu yakni pen­dekatan by name by address. Data dari pende­katan ini sudah diinput oleh pihak puskesmas melalui aplikasi.

“Sehingga dengan pen­dekatan ini, dapat diketahui orangnya, tahu anaknya, tahu penyebabnya, ke­mudian dilakukan inter­vensi sesuai penye­bab­nya,” ungkap dr Lila.

Meski demikian, dr Lila juga tidak memungkiri di tingkat nagari, kerapatan adat, terkait ketahanan pangan memang strategis dan memberikan kontri­busi untuk penanganan stunting. Karena itu, dr Lila juga mengingatkan, agar untuk penanganan stunting ini semua pihak memang diharapkan da­pat terlibat dan ber­sungguh sungguh. “Kita juga berharap semua pi­hak bersungguh-sungguh atasi stunting. Saat Stunting diurus oleh Tim Per­cepatan Penurunan Stunting Sumbar,” ungkapnya.

Tim Percepatan Penu­runan Stunting Sumbar, yang terdiri dari delapan Organisasi Perangkat D­a­e­rah (OPD) dan instansi terkait. Di tingkat provinsi, TPPS diketuai oleh wakil gubernur. Sementara di tingkat kabupaten/kota diketuai oleh wakil bupati/wali kota.

Sedangkan Badan Pe­rencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) seba­gai Ketua Harian Tim Per­cepatan Penurunan Stunting bertugas mengecek dan memastikan setiap OPD terkait memiliki program dan anggaran yang memadai untuk pe­na­nga­nan stunting.

Pada tingkat yang lebih tinggi, ada Badan Kepen­dudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BK­KBN) yang bertugas meng­­koordinatori dari sisi teknis, termasuk juga me­lakukan pengawasan.

dr Lila juga menam­bahkan, tahun 2023 ini, untuk mengatasi stunting, program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih banyak memberikan edu­kasi ma­syarakat. Pasal­nya, dari data terungkap, menin­g­katnya stunting terjadi pa­da anak umur 1 hingga 3 tahun yang mem­butuhkan makanan tam­bahan.

Bahkan, lebih banyak anak-anak tersebut tidak semuanya termasuk kate­gori miskin. Artinya lebih banyak kepada ketidakta­huan orang tua terhadap penggunaan konsumsi protein hewani. seperti telur daging dan ikan. Ini yang ma­sih banyak orang tidak ta­hu. Karena ini perlu edukasi.

Ada dua pendekatan intervensi penanganan stunting, yakni intervensi spesifik dan intervensi sen­sitif. Intervensi spesi­fik menjadi tanggung ja­wab OPD bindag keseha­tan, sedangkan intervensi sen­sitif berkaitan dengan fak­tor-faktor di luar kesehatan.

Dalam bidang kese­hatan, Lila menyebut, pi­hak­nya fokus pada dua sasaran utama, yakni ibu dan anak. Upaya yang telah dilakukan di anta­ranya melakukan peme­riksaan kehamilan ibu, memastikan ibu bersalin dengan baik dan benar, memastikan bayi lahir dengan aman.

Selain itu, melakukan imunisasi anak dasar leng­kap, memantau tumbuh kembang anak hingga usia dua tahun, dan sete­rus­nya. Termasuk juga me­leng­kapi sarana dan pra­sarana penunjang di pus­kesmas dan rumah sakit rujukan.

Edukasi kepada ibu gencar dilakukan, mulai dari masa kehamilan, kela­hiran, hingga menyusui. Selama masa 1.000 hari pertama kehidupan, dari masa awal kehamilan hing­ga anak berusia dua tahun, pengawasan dan edukasi terhadap ibu ha­rus gencar. “Karena 1.000 hari pertama kehidupan itu menjadi masa kee­masan (golden period) anak. Jika itu bisa dilewati tanpa ada masalah, maka anak bertumbuh kembang menjadi anak yang sehat,” katanya.

Salurkan BMT ke Kepulauan Mentawai

Selain edukasi juga dilaksanakan  pemberian Produk Makanan Tamba­han (PMT) untuk masya­rakat. Pendistribusian PMT juga ada yang disalurkan melalui kegiatan edukasi keluarga.

Seperti yang dilakukan di Kepulauan Mentawai. Penyerahan BMT langsung dilaksanakan oleh Gubernur Sumbar, Mah­yeldi Ansharullah kepada sejumlah balita dan ibu hamil. Selain itu, juga disalurkan 298 alat antropometri untuk masyarakat Kepula­uan Mentawai. Tujuannya agar pelayanan di Puskesmas, Posyandu, Poskeskel, hingga Pos­lindes dapat lebih maksimal.

Penyerahan bantuan kesehatan itu berlangsung saat digelarnya kegiatan “Aktifkan Posyandu dan Pelayanan Kesehatan Terpadu” yang digelar oleh Dinkes Provinsi Sumbar, serta “Launching (Peluncuran) Aplikasi Help Me – Inovasi RSUD Mentawai”, di Sipora Utara, Jumat (25/8) lalu.

Di Kepulauan Mentawai, Pemprov Sumbar melalui Dinkes Provinsi Sumbar juga menggelar layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Mulai dari layanan dokter spesialis, dokter umum, pe­ngecekan kehamilan dan kesehatan balita, serta berbagai layanan kesehatan lainnya.

Di samping itu,  Mah­yeldi juga meluncurkan secara resmi Aplikasi Help Me atau juga disebut Help Mentawai, program inovasi dari RSUD Kepulauan Mentawai. Aplikasi Help Me bisa diakses oleh ma­syarakat Kepulauan Mentawai melalui gawai masing-masing, untuk segera mendapatkan pelayanan kesehatan emergency.

Di Kepulauan Mentawai juga dilaksanakan pencanangan “Aksi Bergizi di Sekolah” dengan titik fokus pada upaya antisipasi anemia pada ibu hamil. Di ma­na program ini menyasar remaja putri yang kelak akan menjadi calon ibu.

Oleh karena itu, program ini diisi dengan pencanangan minum tablet penambah darah, konsumsi makanan bergizi, serta aktivitas fisik untuk kebugaran. Pencanangan ini bermuara pada penurunan angka stunting serta mengantisipasi angka kematian karena faktor kehamilan.

Selain itu juga dilakukan pembinaan implementasi Germas dan Penguatan Pokjanal Posyan­du. Melalui dua kegiatan ini, maka kapasitas dan kualitas kader Posyandu di Kepulauan Mentawai siap siaga memberikan pendampingan kesehatan terbaik bagi masyarakat, sehingga juga berujung pada keberhasilan dalam menurunkan angka stunting.

dr Lila menerangkan, Aksi Bergizi di Sekolah upa­ya intervensi untuk menurunkan angka stunting. Program ini diperlukan karena faktor penanganan hanya berpengaruh 20 persen dalam menurunkan angka stunting, sedangkan faktor pencegahan seperti aksi bergizi bisa berpengaruh hingga 80 persen dalam menurunkan angka kekerdilan pada anak.(AD.ADPSB)