Maksimalkan Layanan Puskesmas dan Posyandu Prima, Atasi Stunting dan Penyakit Baru Pascapandemi Covid-19

Tiga tahun pasca­pan­demi Covid-19, pelayanan kesehatan kurang mak­simal. Kondisi ini berdam­pak munculnya penyakit-penyakit baru tidak me­nular, seperti lifer, jantung coroner, diabetes, kanker dan lainnya. Perlu upaya meningkatkan derajat ke­sehatan masyarakat di Provinsi Sumbar.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Pro­vinsi Sumatera Barat (Pem­prov Sumbar) di ba­wah kepemimpinan Gu­bernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wa­gub), Audy Joi­naldy membe­rikan dukungan penuh ter­ha­dap pela­ya­nan kese­ha­tan di pus­kesmas.

Karena di pus­kes­mas ada SD­M yang leng­kap. Se­hing­ga bisa di­mak­simal­kan pelaya­nan keseha­tan di sana. Inilah yang dilakukan un­tuk pela­ya­nan keseha­tan dan pen­cegahan dini penyakit tidak menular di tengah ma­syarakat.

Mahyeldi mengatakan, dengan mem­backup pus­kes­mas, maka puskesmas ju­ga ikut mem­backup posyandu. Salah satu penguatan pos­yandu yang dilakukan dengan menghadirkan inovasi pos­yandu prima, yang telah diterapkan di Kabupaten Limapuluh Kota.

Di posyandu prima ini dikumpulkan, ibu-ibu ber­sama anak dan masya­rakat. Mereka gembira di sana. Karena di sana leng­kap diberikan pelayanan dan edukasi tentang kese­hatan. Sehingga pesannya sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

“Posyandu inilah yang akan kita gerakkan melalui dukungan puskesmas,” terang Mahyeldi saat per­te­muan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) Pos­yan­du dalam Integrasi La­yanan Primer (ILP) Ting­kat Kabupaten Limapuluh Kota di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota, bebe­rapa waktu lalu.

Dengan adanya pos­yandu prima ini, semua data tentang kesehatan masyarakat akan ada di puskesmas. Sehingga 12 indikator pelayanan kese­hatan di puskesmas ada petanya. “Misalnya stunting, mana anak dan ke­luarganya yang stunting datanya lengkap by name dan by address. Sehingga bisa diberlakukan program penanganannya, apa yang telah dilakukan bisa terpantau,” terangnya.

Dengan upaya ini, ma­ka Pemprov Sumbar ber­sama pemerintah kabu­paten kota akan bekerja setiap hari melibatkan puskesmas. Di puskesmas juga nantinya melibatkan tenaga kader posyandu, dasawisma, organisasi profesi.

“Sehingga menjadi ker­ja bersama. Kita fokus­kan pemberdayaan kese­hatan di puskesmas. Keti­ka ada peta 12 indikator pe­layanan kesehatan nan­tinya, mana yang kurang bisa diintervensi langsung, sehingga lebih fokus me­lakukan penguatan pus­kesmas,” terangnya.

Kepala Dinas Ke­se­hatan (Dinkes) Provinsi Sumbar, dr Lila Yanwar mengungkapkan, setiap puskesmas memiliki sem­bilan jenis tenaga kese­hatan. Saat ini dari total 279 puskesmas yang ada di Sumbar, yang sudah terpenuhi sembilan jenis tenaga kesehatan baru 76 persen.

“Jadi masih ada bebe­rapa yang kurang tenaga kesehatannya. Secara ke­seluruhan secara profesi semuanya sudah ada. Tinggal lagi distribusinya harus merata, secara jum­lah harus cukup, kalau jenis cukup,” terangnya.

dr Lila juga menam­bahkan, dengan banyak­nya layanan di puskesmas yang harus disampaikan ke tingkat nagari, maka kalau puskesmasnya pu­nya satu dokter, belum cukup untuk untuk mela­yani kesehatan di nagari. “Jika sekarang kekura­ngan dokter 45 sampai 50 dokter, dengan mening­katkan pelayanan dua kali lipat. Selain dokter, tenaga apoteker dan farmasi juga masih ku­rang,” terangnya.

Atasi Stunting

Selain mengatasi pe­nyakit tidak menular pas­capandemi Covid-19, per­hatian lain di bidang kese­hatan di Sumbar adalah masalah stunting, yakni kondisi tubuh anak yang mengalami kekerdilan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SS­GI) Kementerian Keseha­tan, prevalensi balita stun­ting di Provinsi Sumbar sebesar 25,2% pada 2022, meningkat dari tahun sebe­lumnya yang masih 23,3%.

Terdapat enam kabu­paten/kota di Sumbar yang memiliki prevalensi balita stunting di atas rata-rata provinsi, sedangkan 13 kabupaten/kota lainnya di bawah angka rata-rata.

Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Sum­bar pada 2022, yakni men­capai 35,5%. Angka ini melonjak 11,5 poin dari 2021 yang sebesar 24%.

Kabupaten Kepulauan Mentawai menempati pe­ringkat kedua dengan pre­valensi balita stunting se­besar 32%. Diikuti Kabupa­ten Solok Selatan (31,7%), Kabupaten Sijunjung (30%), Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) (29,8%), Kabupaten Pasaman (28,9%), Kabupaten Pa­dang Pariaman (25%)

Wilayah dengan pre­va­lensi balita stunting te­rendah Kota Sawah­lunto, yakni 13,7%. Adapun Kota Padang menempati pe­ring­kat ke-12 dengan an­g­ka balita stunting 19,5%.

dr Lila mengungkap­kan, stunting pada anak dipengaruhi banyak fak­tor. Di samping kesehatan anak, juga ada faktor mak­ro lainnya yakni, ketahan­an pangan, tingkat kemis­kinan dan lingkungan.

Yang banyak korelasi dengan stunting ini adalah lingkungan. Yakni tidak punya sanitasi yang baik dan air bersih. dr Lila me­nam­bahkan, yang paling pas untuk pendekatan stun­ting itu yakni pen­dekatan by name by address. Data dari pende­katan ini sudah diinput oleh pihak puskesmas melalui aplikasi.

“Sehingga dengan pen­dekatan ini, dapat diketahui orangnya, tahu anaknya, tahu penyebabnya, ke­mudian dilakukan inter­vensi sesuai penye­bab­nya,” ungkap dr Lila.