BERITA UTAMA

Menko Polhukam Pastikan tidak ada Islamophobia di Indonesia

0
×

Menko Polhukam Pastikan tidak ada Islamophobia di Indonesia

Sebarkan artikel ini
PENUTUPAN RAKORNAS—Menko Polhukam Mahfud MD pada penutupan Rakornas 2023 Baznas di Jakarta (22/9).

JAKARTA, METRO–Menko Polhukam Mahfud MD menutup secara resmi Rakornas 2023 Baznas di Jakarta pada Jumat (22/9). Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu diantaranya menyinggung soal Islamophobia.

Dia memastikan tidak ada Islamphobia di Indonesia. “Bohong kalau dikatakan ada Islamophobia di Indonesia. Tidak ada,” katanya.

Dia lantas menje­laskan pengertian Isla­mophobia. Mahfud MD mengatakan, Islamo­phobia itu adalah ke­bijakan pemerintah yang anti-Islam.

Sementara itu kon­disi di Indonesia sangat jauh berbeda. Di mana pemerintah atau ne­gara begitu menaruh perhatian untuk Islam maupun agama-ag­a­ma lain. “Sudah dibuatkan UU Zakat, UU Pesantren, UIN di­ba­ngun dengan me­wah. Itu dari negara,” jelasnya.

Baca Juga  Pascapenangkapan Sindikat Mafia Pupuk Bersubsidi, Pemkab Sijunjung Cabut Izin Agen dan Hentikan Penyaluran

Dia menjelaskan, Islamophobia itu muncul manakala suatu pemerintah takut Islam. Kemudian benci dan menindas Islam. “Di Indonesia tidak ada (seperti itu),” kata dia.

Mahfud lantas mengatakan, ketika ada per­saingan antarumat Islam, itu bukan Islamophobia. Kemudian jika ada persekusi kepada umat Islam oleh masya­rakat agama lain, itu bukan Islamophobia.

Ketika ada orang Islam dilarang beribadah oleh masyarakat lain, itu juga bukan Islamophobia. Begitu juga ketika ada persekusi antara rakyat dan rakyat, itu bukan Islamophobia. Karena bisa jadi, pihak yang kalah dalam persaingan itu, kemudian mengklaim ada Islamophobia.

Baca Juga  Perang Antargeng Bersenjata Nyaris Pecah. 20 Anggota Geng Diamankan

Pada kesempatan itu Mahfud juga menyinggung soal pengelolaan dana zakat. Dia menerima informasi ada pengelola zakat yang tersangkut masalah hukum. Yang awalnya hanya masalah administratif saja, kemudian merembet ke kasus korupsi. “Nanti dicoba dicarikan solusi di tingkat pemerintah,”tegasnya. (jpg)