SOLOK, METRO – Pemerintah nagari harus mampu mengelola keuangan nagari menjadi lebih baik, tertib dan akuntabel. Dan melalui kegiatan Workshop Pengelolaan Keuangan Nagari dan Percepatan Penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2019, pemerintah nagari akan lebih baik mengelola keuangan.
Bupati Solok, Gusmal mengatakan APBD Kabupaten Solok Tahun 2019 sebesar Rp1,28 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran untuk nagari sebesar Rp150,7 miliar atau 11,7 persen dari total APBD. Dimana jumlah ini meningkat dari 2018 sebesar Rp136,8 miliar.
Gusmal menjelaskan, anggaran pernagari paling kecil sebesar Rp1,54 miliar dan yang terbesar Rp3,3 miliar. Salah satu tujuan pelatihan dan workshop tersebut, yakni dalam rangka percepatan penyusunan APB nagari yang mengacu kepada Permendagri 20 Tahun 2018. Yaitu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di nagari serta penurunan angka kemiskinan dan peningkatan layanan publik di nagari.
“Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat nagari harus segera diprioritaskan. Kita mengimbau para wali nagari untuk menambah porsi kegiatan pemberdayaan di nagari-nagari,” ujar Gusmal.
Gusmal menjelaskan, beberapa agenda prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah nagari tahun 2019 diantaranya pemilihan wali nagari serentak tahun 2019 di 53 Nagari yang tahapannya dimulai setelah pilpres. Kedua, pengisian keanggotaan BPN di 38 nagari. Dukungan terhadap Program SUBP dan pembangunan dan pengembangan perpustakaan nagari, juga menjadi perhatian
Selanjutnya terang Gusmal, program percontohan PMTAS bagi murid SD di 3 Kecamatan (Gunung Talang, Kubung dan IX Koto Sungai Lasi). Serta dukungan terhadap penyediaan dan layanan air bersih dan dukungan terhadap sanitasi lingkungan dan program bebas BABS juga sangat diharapkan berjalan.
“Kepada 53 nagari segera menyelesaikan seluruh tanggung jawab dan kewajiban terhadap keuangan nagari sebelum masa jabatannya berakhir. Serta, kepada Camat dapat mendampingi wali nagari, Sekna serta pejabat pengelola keuangan nagari untuk penggunaan dana alokasi nagari,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) Kabupaten Solok, Medison menuturkan, pengelolaan keuangan nagari tidak bisa dipisahkan dari capaian kinerja Nagari. Ini disebabkan karena berkaitan dengan sejumlah program pembangunan di nagari.
“Perangkat nagari harus menggunakan aplikasi SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa), agar mendapatkan kemudahan saat melakukan proses pengelolaan keuangan, serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Diharapkan dengan memahami Siskeudes tersebut, dapat mewujudkan pengelolaan keuangan nagari yang transparan, akuntabel dan partisipatif,” harapnya.
Aplikasi Siskeudes ini terangnya, dibuat lebih sederhana, mudah dalam membuat laporan dan pertanggungjawabannya. Dalam penerapan aplikasi Siskeudes ini perlu SDM (Sumber Daya Manusia) yang memadai, tentunya hanya bisa didapatkan melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. Bagaimana pun juga sebaik apapun aplikasi keuangan harus didukung SDM yang memadai.
“Perangkat nagari harus memahami lagi penggunaan Siskeudes dalam pengelolaan dana nagari. Saat ini aplikasi baru sebatas format administrasi belum terhubung dengan jaringan online,” katanya. (vko)
