PKL Tak Terima Ditertibkan, Kama ka Manggaleh lai!, Wawako Ajak Pedagang Pantai Padang ke Balaikota, Yudi: Tenda Ceper No, itu Harga Mati!

SAMUDERA, METRO —Pemko Padang menepati janjinya untuk melakukan aksi bersih-bersih pe­da­gang di sepanjang Pantai Padang. Sabtu (16/9), tim gabungan Pemko melakukan penertiban yang akhinya berujung kericuhan ka­rena banyak pedagang yang menolak untuk dieksekusi barang dagangannya oleh petugas.

Dalam penertiban yang ikut disaksikan Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar itu, kekacauan sempat terjadi karena PKL yang didominasi emak-emak marah dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada petugas gabungan.

Pantuan di lapangan, awalnya petugas melakukan penertiban lapak-lapak yang ditinggal PKL berjalan lancar. Namun tak berapa lama, ratusan warga dan pedagang mulai memadati titik penertiban tersebut.

Situasi pun mulai memanas, PKL yang tak terima ditertibkan dan dilarang berjualan melakukan perlawanan kepada petugas. Bahkan, ada emak-emak yang berjualan kerupuk mie melemparkan dagangannya ke arah petugas.

Selain itu, ada juga PKL yang memilih “bernyanyi” sebagai bentuk protes dan penolakan penertiban Pem­ko itu. “Kama kami ka mang­galeh lai. Di siko tampek nan bisa ka cari pitih. Kini dilarang pulo…! Begitu sejumlah kalimat yang disampaikan pedagang, sebagai bentuk kekecewaan mereka.

Wawako Padang, Ekos Albar, yang hadir langsung dalam penertiban itu, mengungkapkan bahwa penertiban ini merupakan upaya serius Pemerintah Kota Pa­dang untuk menjadikan Pantai Padang lebih tertib, nyaman, dan indah. Pantai Pa­dang, sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Padang, memerlukan penataan yang ketat terhadap PKL, perparkiran, dan aktivitas yang melanggar Perda.

“Kami, bersama tim gabungan mulai dari Dis­hub, Satpol PP, TNI-Polri dan pihak kecamatan, melakukan penertiban ini dengan tegas namun tetap humanis. Sebelumnya, ka­mi telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat edaran kepada para pedagang,” ujar Ekos Albar.

Ekos menjelaskan bahwa penertiban ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari Jalan Samudera, dari depan hotel My All hingga depan Lapau Panjang Cimpago (LPC) Kota Padang. Dia juga mengingatkan pedagang untuk patuh pa­da aturan yang telah dite­tap­kan di Pantai Padang.

Sementara itu, Kasat Pol PP Padang, Raju Minropa, mengungkapkan bah­wa sekitar 267 personel gabungan, termasuk TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya, dikerahkan untuk pengamanan dan penertiban PKL. Barang-barang yang disita selama penertiban dapat diambil kembali di Mako Satpol PP, namun barang-barang tersebut akan di­proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Raju menekankan bahwa pengawasan terhadap Pantai Padang akan terus dilakukan oleh tim gabungan, yang juga akan menjaga kenyamanan pengunjung dengan menyediakan pos-pos pengawasan di sepanjang pantai. Situasi ini berubah menjadi sorotan ketika upaya penertiban berujung pada kericuhan yang intens di Pantai Padang, mengguncang masyarakat dan mengundang perhatian luas.

Wawako Siap Terima PKL

Sementara itu, Wawako Ekos Albar menyatakan siap menerima perwakilan dari PKL di pelataran Pantai Padang itu ke Balaikota Padang pada Senin, (18/9) untuk membahas segala sesuatu demi keamanan dan kenyamanan agar tidak terjadi lagi gesekan antara penegak Perda dengan para PKL.

Berita tersebut disampaikan oleh Deri Hamzen yang saat itu mengenakan baju kaos kuning, kepada seluruh rekan-rekannya yang disambut dengan penuh sukacita, usai beraudiensi di Pos Satgas PAM Pantai Padang lantai III.

“Hari Senin kami diundang untuk datang ke Balaikota Padang, untuk membahas beberapa aturan-aturan yang nantinya akan di sepakati bersama antara PKL dengan Pemko,” ungkap Deri, Sabtu (16/9).

Wawako Ekos Albar menyebut, siap mencari solusi yang paling baik untuk PKL. “Mudah-mudahan Padang bisa tertib, bisa sebagai tempat mencari makan buat kita, keputusannya hari Senin. Semoga tidak ada lagi ribut-ribut antara petugas dengan PKL,” ungkap Wawako Ekos, ­yang disambut ucapan ‘Alhamdulillah’ dan ‘Terimakasih’ oleh para PKL antusias.

“Kita bubar baik-baik ya, salam buat keluarga masing-masing ya, ya su­dah bubar,” kata wawako lagi, yang disambut riuh kegirangan oleh para PKL sembari dimintai berfoto selfie oleh para PKL yang sebagian besar terdiri dari wanita itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pa­dang, Yudi Indra Syani, mengatakan bahwa rapat yang dipimpin oleh Wawako Ekos pada Senin (18/9), akan menetapkan solusi yang sama-sama menguntungkan bagi Pemko Pa­dang dan PKL.

“Kita akan membahas untuk mencari solusi, nanti akan ada perwakilan yang akan hadir, nanti insyaallah akan dicari win win solution, masyarakat tetap berdagang tetapi tetap dengan aturan yang sudah ditegakkan,” lata Yudi.

Sementara, tentang se­perti apa solusi yang di­mak­sudkan itu, dia belum bisa menjelaskan lebih lanjut. Katanya, itu yang akan menjadi poin pembahasan saat di Balaikota.

“Harus ada kesepakatan. Saat ini belum ada, sekarang baru persiapan, nanti akan kita diskusikan bahan pembahasannya bersama bapak Wawako dengan perwakilan dari PKL,” lanjut Yudi.

Juga, dia belum bisa mengatakan seperti apa idealnya yang diperbolehkan untuk berdagang di Pan­tai Padang. Yang jelas ka­tanya, tidak ada tenda ce­per yang dapat menye­bab­kan perbuatan maksiat.

“Yang jelas aturan kita tegakkan sehingga masya­ra­kat nyaman di pantai ini, ten­tang peraturan-peraturan itu sudah kita sampaikan didalam surat edaran yang sudah kita edarkan beberapa hari saat sosialisasi itu. Yang jelas tenda ceper no ya, harga mati,” tegas  Yudi. (cr2)

“Menghilang”, Pedagang Cari Wako

WAWAKO Ekos Albar angkat bicara terkait sejumlah pedagang di kawasan Pantai Padang yang mempertanyakan keberadaan Wali Kota Padang, Hendri Septa. Keberadaan wako dipertanyakan publik lantaran pada saat penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan objek wisata Pantai Padang, orang nomor satu itu menghilang.

“Bapak Wali Kota itu sedang ada kegiatan bersama Guber­nur Sumbar,” kata Ekos.

Ekos mengatakan, sebagai perpanjangan tangan Wali Kota, dirinya me­rasa sudah mewakili kepala daerah di Kota Padang dalam melakukan penertiban terhadap PKL.

“Bahwa kemudian dianggap penertiban ini tidak dilakukan secara prosedur, ini prosedur. Sebelumnya, kami juga sudah surati para PKL ini agar tidak berjualan di bibir pantai atau mendirikan tenda de­ngan payung rendah atau ceper (penertiban) ini su­dah terstruktur,” katanya.

“Saya ini Wawako Pa­dang, ketika Pak Wali Kota berhalangan, maka saya yang akan menggantikan, selaku pejabat publik di Pemko Padang,” sambung Ekos.

Ekos mengaku pedagang di Pantai Padang men­­dukung penertiban yang dilakukan oleh aparat gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pariwisata (Dispar), TNI, Polri dan unsur terkait lainnya.

“Jika ada riak-riak, itu biasa, namun yang jelas, kami sudah melakukan dialog, sudah mensosialisasikan,” katanya.

Dirinya juga enggan menyalahkan siapapun ter­kait poster Wali Kota Pad­ang dicari yang pada akhirnya tersebar di media sosial (medsos) dan grup berbalas pesan seperti WhatsApp.

“Kami tidak ingin me­nuduh siapa-siapa, namun yang jelas, sebelum pener­tiban, jauh-jauh hari ka­mi su­dah rapat bersama lintas sektor, dan saya langsung yang memimpinnya,” katanya.

Pasca penertiban, kata Ekos, dirinya berencana akan mengundang perwakilan pedagang di Pantai Padang untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut.

“Pasti kami undang lagi untuk berbicara, namun hanya perwakilan saja. Untuk saat ini, solusi (relokasi PKL) belum ada, namun nanti pasti akan kami pikirkan. Pemerintah pasti sudah memikirkan itu untuk semua, khususnya pe­dagang terdampak penertiban ini,” katanya.

Sebelumnya, Pemko Padang memang sudah berencana menertibkan PKL di sepanjang kawasan Pantai Padang. Hal itu dilakukan dalam rangka me­wujudkan kawasan wisata yang aman, nyaman, bersih dan tertib bagi ma­sya­rakat.

Itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang nomor 11 ta­hun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Tibum Tranmas) serta Peraturan Wali Kota (Perwako) Pa­dang nomor 253 tahun 2014 tentang Pantai Padang sebagai kawasan wisata.

Namun, dalam pelaksanaannya, wacana dari Pemko Padang ini mendapatkan berbagai kritikan dari banyak pihak, termasuk Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).

PBHI Sumatera Barat itu, juga membuat posting dalam laman FB-nya. Da­lam postingan tersebut terdapat foto Wali Kota Padang Hendri Septa dan bertuliskan “Wanted Walikota Padang. Bagi yang mengetahui keberadaan Walikota Padang, suruh temui PKL Pantai Padang!!! PKL Menunggu Seka­rang!!!.” (cr2)