Dia menyebut, PBB adalah orang Islam yang berada di tengah-tengah. Tak ekstrem kiri dan tak pula eksterm kanan. Semua anggota PBB akan setia dengan Islam yang jadi jalan kita bersama. Islam yang lurus. PBB komitmen bersama dalam pemenangan Pemilu dan Prabowo.
Yusril tak menampik, sudah tiga Pemilu PBB tak menghuni DPR RI. Terakhir, ada 11 kursi mereka di DPR periode 2004-2009. Setelah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) diberlakukan, sejak Pemilu 2009, 2014 dan 2019, PBB absen di parlemen. Bahkan, karena tidak mencapai 4 persen suara nasional, banyak kader-kader potensial PBB yang hilang dan berpindah ke partai lain pada Pemilu berikut.
Yusril berharap, dengan mendukung Prabowo yang garisannya lebih mirip dengan PBB, bisa mengatrol suara PBB dan mendapatkan kembali kursi DPR itu. PBB harus ada di parlemen untuk mewarnai para wakil rakyat. Mewarnainya dengan nuansa Masyumi yang pernah menjadi pemenang Pemilu usai kemerdekaan berganti-ganti dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI).
Setidaknya, ada beberapa pekerjaan rumah (PR) besar yang sedang diemban Yusril yang juga seorang ahli hukum tata negara. Yusril yang pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (Menkumham) dan lainnya. Pengacara hebat yang bisa memenangkan perkara-perkara besar yang melibatkan pejabat negara yang sedang berkuasa. Yusril yang bicaranya saja bisa membuat hening ruang rapat dan ruang sidang sehening-heningnya.
Mencari formula biaya murah politik Indonesia memang akan sangat susah. Di tengah masyarakat kita yang masih sangat mengasosiasikan sebuah kontestasi dengan pitih masuak (pitmas) atau pemasukan. Tidak akan ada calon yang luput dari biaya ketika mereka turun ke bawah. Permintaan ini dan itu telah disiapkan oleh masyarakat jelang mereka turun. Bisa saja, tak akan ada suara kalau hanya berdialog kosong, tanpa membawa buah tangan.
Salah satu yang mulai mengapung adalah pembiayaan partai politik dan Pemilu 100 persen oleh negara. Agar tidak ada lagi politik uang yang bisa membuat pemilik modal mudah melenggang ke legislatif. Sementara yang punya gagasan mumpuni malah tidak mendapatkan apa-apa. Tak bisa mengisi ruang-ruang publik dengan ide-ide bernasnya yang akan menguap saja.
Tapi, apa yang akan dikeluarkan Yusril tentu akan sangat berbeda. Kita lihat saja, apa yang akan dilakukannya untuk menyelesaikan masalah bangsa ini. Yang selalu terpecah saat Pemilu, Pilpres, sampai Pilkada dan pemilihan kepala desa atau wali nagari. Banyak bentrokan terjadi karena permainan uang. Meski dibalut dengan Pemilu damai, Pemilu badunsanak dan lainnya.
PR kedua bagaimana PBB kembali ke Senayan dan bersinar lagi. Di Sumbar saja, 2019 adalah Pemilu apes partai ini. Tidak satupun kursi PBB ada dari 8 Dapil di Sumbar. Di Kabupaten dan Kota juga hanya beberapa, ada 4 atau 5 kursi saja dari 19 Daerah. Formulasi soal ini, sepertinya sudah ada. Mungkin beberapa Pemilu terakhir mereka kurang fokus ke bawah, tapi bermain di tingkat elite saja.
PBB dan Yusril harus lebih serius menggarap pasar Sumbar. Sebagai orang yang bergelar Datuk Maharajo Palinduang, Yusril harusnya bisa menggarap suara Minang atau Sumbar. Ketua Umum Hanura Osman Sapta Odang (OSO), saat ke Sumbar pekan lalu juga menyatakan hal itu. Hanura adalah partai yang ketuanya orang Minang, dan seharusnya mendapatkan suara di Sumbar.
Sebuah kata bijak tercatat sebagai judul artikel Mohammad Natsir, bapak idelogis Yusril Ihza Mahendra. Dia menulis, “Jangan Berhenti Tangan Mendayung, Nanti Arus Membawa Hanyut.” Sangat dalam maknanya, apalagi untuk PBB yang 2024 ini kembali berjuang di gelanggang. Kalau berhenti ‘mendayung’ akah hanyut terbawa arus. (Wartawan Utama)
