TANAHDATAR, METRO–Terkait dengan pengendalian lahan sawah yang dilindungi serta tata cara rekomendasi yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Bupati Eka Putra, SE, MM didampingi Kepala Dinas PUPR dan Pertanahan Ten Feri, Kadis Pertanian Sri Mulyani, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar Rubito, Kabag Hukum Audia Safitri, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR dan Pertanahan Harniwati BJ, Kamis, (7/9) lakukan audiensi ke Kementerian ATR/BPN RI di Jakarta Selatan.
Kehadiran Bupati bersama rombongan disambut langsung oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Dwi Hariyawan Sutrisno didampingi Tim Teknis Kementerian ATR/BPN.
Pada pertemuan yang bertajuk audiensi tersebut, Bupati Eka Putra menjelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Datar telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Tanah Datar nomor 5 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang WiÂlayah tahun 2022-2042
“Tujuan kami kesini untuk meminta izin agar laÂhan sawah seluas 5.700 hektare lebih yang sudah masuk dalam RTRW itu bisa kita lakukan pembangunan, mulai dari Sungai Tarab sampai yang berada di belakang kampus II UIN di Nagari Cubadak. Karena saat ini kan sudah banyak masyarakat kita yang membangun, namun itu belum ada izinnyaizinnya. Alhamdulillah, tadi secara lisan pak Dirjen sudah meÂnyetujuinya, jadi tinggal proses administrasi saja,” terang Bupati Eka Putra.
