Mengantisipasi agar tidak terjadi ketimpangan dalam pendataan penerima Bantuan Sosial (Bansos), Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Sonny Budaya Putra, me-warning Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) berhati-hati dalam pendataan dan pengusulan nama penerima bantuan.
“Kroscek dengan baik, pastikan setiap penerima bansos memang layak untuk menerima bantuan. Jangan sampai berbagai program bansos yang dikelola Pemko, terjadi kecenderungan diterima orang yang sama. Hal ini tentu menyebabkan terjadinya ketimpangan bahkan tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Hal itu disampaikannya seusai mengikuti Rakor Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stagnasi PK) Akurasi Data Penerima Bantuan Sosial (Bansos) secara virtual di Ruang VIP Balai Kota, Selasa (5/9) yang turut dihadiri OPD terkait
Dalam rakor itu, Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyebutkan berdasarkan evaluasi 2022, di sejumlah daerah masih terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah meninggal dunia, terindikasi ASN, TNI-Polri, terdaftar di AHU dan memiliki upah diatas UMK.
Menanggapi masalah tersebut, setiap daerah diminta Mensos Risma untuk melaksanakan pemadanan data daerah dengan dengan Dinas Dukcapil, BPJS, PLN, BKN, PKH, dan Kemendikbud Ristek.
Sementara Ketua KPK, Firli Bahuri berharap, setiap daerah untuk dapat segera menindaklanjuti hal tersebut sehingga persoalan ini dapat segera terselesaikan. “Kami harap kepada Pemerintah Daerah bisa menyiapkan data terbaik, sehingga bansos dapat tepat sasaran,” harapnya. (rmd)
