Untuk itu, katanya, KPU meningkatkan sosialisasi terhadap pemilih dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat dalam berdemokrasi sehingga masyarakat ikut mengawal di setiap tahapan pemilu.
“Kita semua bertanggungjawab untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu serentak 2024 mendatang. Harapannya, dengan pemilu berkualitas bisa melahirkan pemimpin yang berintegritas,” katanya.
Menurutnya, sukses atau tidaknya seluruh tahapan pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara dan peserta serta masyarakat, akan tetapi juga perlu dukungan dan dorongan dari ormas.
Lebih jauh Jons mengatakan, pada Pemilu 2019 lalu, baru 75 persen masyarakat Sumbar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengunakan hak pilihnya. Kemudian, pada Pilkada tahun 2020 hanya 62 persen masyarakat yang datang ke TPS.
“Angka ini masih jauh untuk mencapai angka 77 persen atau target dari pemilu. Hal ini menunjukkan masih tingginya apatisme masyarakat untuk datang ke TPS,” katanya.
Ia menambahkan, dengan rendahnya partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya merupakan suatu tantangan dalam penyelengaraan pemilu, karena demokrasi tidak terlepas dari pemilu.
“KPU mengajak seluruh elemen yang ada di masyarakat, ormas-ormas melalui kader-kadernya untuk berperan aktif, mengajak masyarakat untuk ke TPS. Sampaikan kepada saudara, tetangga dan kerabat, datanglah ke TPS gunakan hak pilihnya, sukseskan pesta demokrasi Indonesia, dan jadikan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa,”pungkasnya. (cr1)
