Pedagang Pasar Raya Solok bakal Direlokasi, DPRD Kecewa dengan Rencana Pemko

SOLOK, METRO – Jawaban Pemko Solok atas rencana merelokasi pedagang di sepanjang saluran pembuangan air di Pasar Raya Solok arah Koto Panjang, membuat sejumlah anggota DPRD Kota Solok kecewa. Bahkan jawaban Pemko Solok atas rencana tersebut dinilai jauh dari subtansi atas kondisi yang ada di lapangan.
Dalam jawaban Pemko Solok atas pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Solok terhadap tiga Raperda yang dibacakan langsung oleh Wali Kota Solok, Zul Elfian dalam sidang paripurna, Rabu (30/1) terlihat dalam rencana kegiatan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang rencananya berlokasi di kawasan Pasar Raya Solok arah Koto Panjang dimaksudkan untuk penataan kawasan pasar.
Rencana Pemko Solok menjadikan kawasan tersebut sebagai lokasi kegiatan bantuan program Kotaku didasarkan pada kondisi Pasar Raya Solok itu sendiri.
Dalam jawaban Pemko Solok dihadapan anggota DPRD Kota Solok, ada beberapa pertimbangan dijadikannya kawasan Pasar Raya Solok sebagai lokasi kegiatan program Kotaku. Seperti disampaikan Zul Elfian, salah satunya pengunjung pasar yang menurun dan menyebabkan jual beli berkurang.
Alasan lainnya, Zul Elfian menilai Kota Solok memiliki pasar penampungan di Simpang Rumbio dan pasar semi modern yang masih kosong. Dan ada beberapa alasan lain sehingga kawasan Pasar Raya Solok khususnya dibagian belakang arah Koto Panjang yang harus dibenahi dan salah satunya melalui program pemerintah pusat Kotaku.
Bahkan Zul Elfian berharap adanya dukungan dari DPRD Kota Solok agar program Kotaku dapat terlaksana dan berjalan sesuai harapan. Akan tetapi sejumlah anggota DPRD Kota Solok merasa kecewa atas jawaban pemerintah terkait rencana tersebut.
Ketua Fraksi PAN, Angry Nursa menilai jawaban Pemko Solok terkesan jauh dari substansi persoalan yang ada. Menurutnya, untuk pembenahan kawasan Pasar Raya Solok agar nyaman dan bersih perlu didukung. Namun bukan dengan cara main gusur dan memindahkan para pedagang ke lokasi lain.
“Menata kawasan Pasar Raya Solok sangat diperlukan. Namun nasib para pedagang juga mesti diperhatikan,” ujarnya.
Dari jawaban pemerintah, Angry Nursa menilai ada rencana Pemko Solok terkesan memaksakan program tersebut agar tetap berjalan. Padahal ada 143 kios milik pedagang yang terkena dampaknya.
“Kalau alasan berkurangnya pengunjung pasar menyebabkan jual beli menurun atau pasar rakyat dan pasar semi modern yang hingga saat ini masih kosong, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menggusur para pedagang,” tegasnya.
Ia menilai, penyebab pasar semi modern kosong hingga saat ini sudah jelas ada penyebabnya yang sampai saat ini yang tidak mampu diselesaikan oleh Pemko Solok. Belum lagi pasar penampung di Simpang Rumbio yang hingga kini juga belum jelas duduk persoalannya.
“Seharusnya dalam persoalan ini Pemko Solok mesti melihat kenyataan yang ada bahwa para pedagang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Jangan terkesan rancak dilabuah sementara kondisi ekonomi masyarakat sulit,” tegas Angry Nursa meminta Pemko mengkaji kembali rencana merelokasi pedagang.
Kalau hanya untuk melaksanakan program pusat yang mengucurkan dana melalui program Kotaku, menurut Angry, masih ada lokasi lain tanpa harus mengorbankan para pedagang. (vko)