“Banyak masalah di pelayanan publik, terutama untuk kategori barang publik. Di Kota Padang ada banyak catatan-catatan, kita melihat bagaimana masalah parkir, masalah trotoar, masalah pengelolaan respon cepat kita terkait bencana yang ada,” ulasnya.
“Memang umumnya di Sumatera Barat, bukan hanya di Kota Padang, laporan serta aduan masyarakat tidak di catat dengan baik, sehingga laporan tersebut menjadi berulang-ulang, yang sudah di selesaikan dan kembali hadir lagi,” lanjut Yefri.
Selain itu, dia juga membeberkan alasan dari kurangnya pengawasan serta pengendalian secara berkelanjutan dari pemerintah, katanya karena kurangnya SDM (Sumber daya manusia) untuk melakukan itu.
Selain itu, Yefri juga mengapresiasi atas kehadiran Sekdako Padang, Andree Algamar, serta Pimpinan OPD lainnya yang berkenan hadir untuk memberikan penjelasan terhadap persoalan tersebut.
“Kami secara khusus mengapresiasi Pemko Padang atas pertemuan ini, yang hadir mulai dari Sekda, hingga pimpinan OPD lainnya, untuk menjawab keluhan yang disampaikan, dan ini tentunya sesuatu yang baik, dengan adanya niat baik ataupun komitmen yang kuat dari pemerintah,” ungkapnya.
Dia juga mengimbau kepada masyarakat, untuk dapat berpartisipasi penuh dalam hal untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan Publik.
“Mari bersama-sama kita, termasuk juga masyarakat untuk dapat berpartisipasi penuh dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik ini, itu menjadi bagian penting,” katanya. (cr2)
