Oleh: Reviandi
Sebuah hal sedikit mengusik ‘raso-raso’ saat mengikuti rilis survei Indikator Politik Indonesia terkait Capres dan Pileg di Sumatra Barat (Sumbar). Dalam rilis yang digelar melalui aplikasi Zoom itu, Peneliti Utama Indikator Burhanuddin Muhtadi PhD dan Peneliti Senior Indikator Dr Rizka Halida berbagi peran dalam menjelaskan kepada peserta yang ikut, sekitar 100 orang.
Bukan hasil yang membuat ragu, karena lembaga survei ini adalah yang terbaik di Indonesia. Begitu dipercaya untuk menyajikan survei baik lokal dan pusat selama beberapa tahun terakhir. Nama Burhanuddin adalah jaminan kalau survei ini sangat kredibel dan tidak diragukan. Kita kesampingkan soal hasil, karena sudah marak dibahas dimana-mana.
Selain dari Indikator, ada beberapa penanggap yang dihadirkan Burhan dkk. Mereka adalah pakar komunikasi politik Effendi Gazali, Direktur Survei Spektrum Politika Andri Rusta dan dosen Ilmu Politik FISIP Unand Padang Ilham Aldelano Azre. Dari tiga nama ini, Effendi dan Andri seperti ‘bersepakat’ terkait hasil survei yang dihasilkan. Mereka menyebut, Indikator harus berhati-hati dengan jawaban responden.
Effendi malah secara berulang-ulang menyatakan ada kecenderungan orang Minang menyembunyikan pilihan sebenarnya. Apalagi ketika dikaitkan dengan approval rating atau tingkat penerimaan/kepuasan terhadap Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut, angka 55 persen yang disampaikan Indikator dalam rasionalisasinya lebih rendah.
Biasanya, kata Effendi, orang Sumbar punya dua kata kunci terhadap survei. Biasanya apa yang disampaikan tim survei akan dijawab ‘yolah’ atau ‘iyolah, yo’. Artinya, tulis saja seperti yang diharapkan penanya. Sebagai penghargaan terhadap apa yang dilakukan. Bahkan, secara lebih panjang ada filosofi ‘iyokan nan di urang, lalukan nan di awak,’ Artinya, iyakan yang disebut orang, tapi kerjakan yang kita inginkan.
Intinya, orang Minang tidak ingin mengecewakan orang yang sudah susah-susah datang kepada mereka. Kalau bisa ditulis sedang, ya sedang saja. Karena tidak mau mengungkapkan penolakan atau rendah. Intinya, ada yang disembunyikan oleh orang Minang saat berhadapan dengan tim survei atau surveyor.
Andri Rusta dari Spektrum Politika juga mengungkapkan hal yang sama. Katanya, lembaga survei tingkat lokal punya kekhawatiran saat melakukan survei. Ada peluang responden menyembunyikan pilihan sebenarnya. Ketika membaca pilihan, tim yang turun harus hati-hati. Responden tidak menjawab secara jujur. “Asumsi itu ada, meski belum ada research,” kata Andri.
Apa yang disampaikan Effendi dan Andri agak mirip, meski mereka tidak menuding urang awak yang ditemui oleh petugas survei berbohong atau tidak jujur. Jauh, masih jauh dari itu. Namun ini soal politik, karena Sumbar adalah “oposisi” dari pemerintahan hari ini. Dua kali Pilpres, Sumbar tak ikut pilihan nasional. Dua kali Jokowi gagal total, 2014 hanya dapat 23 persen, 2019 jauh lebih parah, 13 persen saja. Dukungan hampir full ke Prabowo.
Sebagai tuan rumah, beruntung Burhanuddin sangat memahami apa yang disampaikan dua orang yang kesehariannya mengajar ilmu politik itu. Burhan mengatakan, kalau bicara approval rating, dia menyebut benar ada kenaikan terhadap Jokowi. Survei Juni-Juli 2023 ini adalah pertama kalinya angka itu di atas 50 persen. Sebelumnya memang di angka 30-40 persen saja.
Burhan menyebutkan, saat mereka survei, kelemahan soal ‘kejujuran’ itu sudah diantisipasi. Bahkan, dari 1.620 responden yang diwawancarai surveyor secara bertemu langsung, sebanyak 20 persennya ditemui ulang oleh supervisor. Dan semua yang ditulis oleh pewawancara di awal tidak ada perbedaan signifikan dengan yang didapat oleh supervisor.
Burhan berterima kasih karena sudah diingatkan akan responden yang menyembunyikan pilihan mereka itu. Dia kembali mengingat Pilkada Sumbar 2020 saat Indikator disebutnya cukup sukses dalam rilis hasil survei. Hasil survei sebelum pencoblosan Indikator persis dengan hasil Pilkada Sumbar.
Dia menyebut, hasil Pilgub Indikator cukup bagus, karena sebulan sebelumnya sudah ditemukan hasil akurat. Indikator juga telah melakukan banyak survei untuk Kabupaten dan Kota di Sumbar. Burhan malah menawarkan meminta testimoni dari Pengurus DPP NasDem Willy Aditya yang tahu soal survei itu. Paling tidak Indikator bisa menangkap preferensi warga Sumbar, meski kehati-hatian perlu terus dilakukan.
Tiga orang hebat, Burhan, Effendi dan Andri yang memperdebatkan ‘kejujuran’ urang awak itu patut diapresiasi. Hal itu tentu menjadi bahan evaluasi bagi kita yang merasa orang Minang yang berfalsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Kejujuran sebenarnya adalah hal utama yang melekat bagi diri kita sebagai orang muslim.
Karena, sebagai orang Islam, pastinya meneladani sifat Rasul yang utama, sidiq, artinya benar atau selalu berkata jujur, amanah, artinya dapat dipercaya dan tidak pernah mengingkari sesuatu, tabligh, artinya menyampaikan wahyu kepada seluruh umat atau pengikutnya dan fathonah, artinya cerdas, pandai serta bijaksana. Agak berlebihan rasanya, kalau menyebut orang Minang kurang jujur saat ditanya pilihan politiknya oleh surveyor yang datang ke rumahnya.
Bagi orang Minangkabau, raso jo pareso-lah yang sangat diutamakan dalam menjalankan kehidupan. Bahkan, ini dapat disebutkan sudah menjadi dasar bagi masyarakat Minangkabau yang disebut Effendi berkali-kali egaliter. Egaliter yang berarti membuat semua berada dalam derajat yang sama, tidak ada kasta-kasta dalam Minang. Semua orang Minang setara dalam nilai dasar, sosial atau status moral.
Raso jo pareso ini dapat disebut sebagai saling segan menyegani, bertenggang rasa dan saling menghargai di tengah masyarakat. Dengan begitulah urang awak dari dulu disegani dan disebutkan menjadi orang yang paling banyak terlibat dalam mendirikan negara ini. Seperti M Hatta, Sjahrir, Agus Salim, Tan Malaka dan lainnya. Bahkan terus terjaga sampai era kemerdekaan dengan adanya M Yamin, Hamka dan lainnya.
Ketika para surveyor datang ke rumah mereka, mungkin saja ada yang merasa sungkan untuk menjawab secara langsung atau tegas. Mereka akan memastikan dulu, siapa yang datang, dan apa yang diinginkan orang itu. Apakah benar-benar bertanya, atau sekadar ‘palapeh tanyo’ saja sebagai kewajiban yang telah mereka ambil dari lembaga survei.
Andai semua surveyor diberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana orang awak atau urang Sumbar, maka jawaban yang mereka dapatkan adalah yang ril atau sebenarnya. Berbeda kalau ‘dimainkan’ dengan beragam questioner atau daftar pertanyaan dan sejenisnya. Pasti mereka hanya akan menjawab sesuai apa yang dicari atau diharapkan semata.
Melihat lembaga survei yang terakhir merisil preferensi masyarakat Sumbar dalam Pilpres dan Pileg, pastilah yang dijawab responden yang sebenarnya. Apalagi ada pula yang namanya supervisor surveyor yang mengontrol kualitas dari wawancara itu sendiri. Mereka dengan sigap mengulang kembali semua yang ditanyakan surveyor awal. Jadi, tak mungkin pulalah orang awak berbohong terkait pilihan mereka hari ini.
Saya sebagai orang Minang merasa harus memastikan, kalau kejujuran masih menjadi barang paling original bagi kita. Bahkan, proklamator Indonesia, Mohammad Hatta begitu sering menyatakan, “Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran.” Kejujuran adalah harta yang paling berharga, tak hanya oleh orang Minang atau Sumbar, tapi semuanya. Se-Indonesia dan sedunia. (Wartawan Utama)
