PADANG, METRO–Ribuan masyarakat Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (31/7). Namun, Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah belum bisa menemui massa yang sudah melakukan aksi selama dua hari.
Hingga sore, di tengah guyuran hujan deras, massa masih terus bertahan. Bahkan, teriakan demi teriakan dilontarkan oleh orator yang memandu aksi demo tersebut. Mereka meminta agar Gubernur dapat menemui mereka untuk mendengarkan permintaan yang akan di sampaikan oleh masyarakat.
Demo kali ini masih diikuti ribuan warga yang terdiri dari laki-laki dan perempuan hingga anak-anak. Mereka menyuarakan permintaan membebaskan lahan mereka dari skema hutan tanaman rakyat yang dinilai merugikan mereka. Selain itu para pendemo juga meminta dua warga mereka yang ditahan polisi dibebaskan.
Sebagian warga tampak mengenakan jas hujan, sementara yang lainnya tetap bertahan meski berbasah-basahan. Hujan yang semakin deras tak membuat warga surut. Terpal plastik dibentangkan agar sebagian warga bisa berteduh.
“Pantang pulang sebelum menang,” ucap seorang orator dari BEM Sumatera Barat yang ikut mengawal unjuk rasa warga ini.
Salah satu warga Air Bangis, Tia (30) mengatakan aksi demo itu hanya untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi. Ia mau Gubernur menemui langsung para warga agar warga tidak perlu berlama-lama dan menyudahi aksi demo secepatnya.
“Apa perlu kami berminggu-minggu di sini. Kami cuma ingin menyampaikan aspirasi kami ke Bapak Gubernur. Kami ingin Bapak Gubernur menemui kami,” katanya.
Kordinator lapangan aksi damai masyarakat Air Bangis, Haris Ritonga (36) mengatakan, permasalahan di nagarinya sudah berlangsung lama. Ia bersama sekitar 4.000 jiwa lainnya tinggal di hutan kawasan secara turun-temurun sejak 1970-an. Namun tiba-tiba saja, pada tahun 2016, muncul Program Hak Tanaman Rakyat (HTR) di perkebunan mereka tersebut.
“Sejak itu, muncul masalah bertubi-tubi, puncaknya kemarin, masyarakat yang sedang panen ditangkap. Coba bapak bayangkan kami sudah puluhan tahun hidup di sana, hutan belantara dengan kayu-kayu yang besar kami buka untuk menanami kebun. Lalu kenapa disaat sudah berhasil itu semua dijadikan HTR,” ungkap Haris.
Dengan adanya penangkapan itu, dikatakan Haris, masyarakat menjadi takut memanen sawit di kebun yang mereka tanam. Sementara bertani sawit satu-satunya mata pencaharian masyarakat. Sehingga, efek dominonya banyak, ribuan jiwa terdampak, anak sekolah akan berhenti, dimana kami mau mencari makan.
“Selain itu, masyarakat diharuskan menjual ke koperasi yang ditentukan, dengan harga yang lebih murah. Ini sangat merugikan masyarakat. Jika masyarakat yang tinggal di hutan kawasan bermasalah, harusnya diselesaikan secara baik-baik bukan malah ditangkap. Masyarakat ingin diberi ketenangan dalam bekerja, melanjutkan hidup, untuk generasi muda juga,” harapnya.
Sebelumnya menggelar aksi hari kedua ini, massa aksi tersebut bermalam dan membuat dapur umum di halaman Mesjid Raya Sumbar. Pagi, mereka kemudian melakukan long march menuju Kantor Gubernur Sumbar untuk menggelar aksi unjuk rasa.
Beberapa orang perwakilan dari pejabat Pemprov yang diutus untuk kembali menemui massa aksi, terlihat beberapa pejabat utama/pimpinan OPD Pemprov Sumbar memberikan penjelasan kepada massa aksi.
Saat diwawancarai, Kepala Kesbangpol Pemprov Sumbar, Jefrinal Arifin, mengatakan bahwa pihaknya kembali menemui masa aksi tersebut atas perintah dari Gubernur Sumbar,
“Tetapi mereka tidak mau ditemui oleh utusan, kebetulan dua hari ini, pak Gubernur ada agenda penting ke luar daerah, dan sementara Pak Wagub ada Agenda ke Pasaman Barat,” kata Jefrinal
Lebih lanjut, Jefrinal mengatakan, apabila mereka masih bertahan dan melanjutkan untuk demo itu hak mereka, “Yang penting kita sudah berniat baik untuk menemui mereka dan berdialog dengan mereka,” katanya.
Tambahnya, jika masyarakat mau berdialog dengannya, beserta segenap Pimpinan OPD Pemprov Sumbar, maka dia akan berkoordinasi dengan Gubernur Mahyeldi, dan menyampaikan butir-butir tuntunan yang di sampaikan oleh masyarakat.
Sementara Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Mursalim mengatakan bahwa saat ini Gubernur Mahyeldi sedang berada di Jakarta, sehingga masih belum dapat menemui massa aksi yang sudah berhari-hari demo. “Gubernur sedang di Jakarta untuk penandatanganan MoU dengan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,” ujar Mursalim. (cr2)
