Oleh: Reviandi
Partai Golongan Karya (Golkar) mendapat “giliran” terhempas badai jelang Pemilu dan Pilpres 2024. Jika sebelumnya yang santer mencuat adalah Partai Demokrat dan Partai NasDem, kini partai berlogo pohon beringin itu terus digoyang. Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto ternyata tak sekuat itu, dia terus menghadang badai umpama “sendirian.”
Dianggap tak cakap memimpin partai besar, hanya berada di bawah PDIP di DPR dan di bawah PDIP dan Gerindra dari hasil Pemilu 2019, Golkar seperti patah pucuk jelang kontestasi lima tahunan. Airlangga yang disebut bisa dijagokan Golkar malah melempem. Dia tak bisa bersaing di kalangan Capres, bahkan sekadar Cawapres saja masih jauh.
Kini, Golkar akan semakin sibuk karena Airlangga sedang mengalami masalah serius, dugaan korupsi. Dia sudah dua kali dipanggil Kejaksaan Agung, dan telah mendatanginya satu kali. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga dia dipanggil atas dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Kejaksaan Agung.
Dengan kasus yang menyandera Airlangga, Golkar sangat susah bergerak. Apalagi, sejumlah kader sedang menuntut agar Airlangga segera dilengserkan dari kursi ketua umum. Dua nama kader mulai mencuat untuk menggantikannya. Keduanya saat ini menjadi Menteri Jokowi-Ma’ruf, yaitu Menko Maritin Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Dengan kasus dan ancaman Munaslub, banyak tudingan yang menyebut hal ini adalah “ulah” pemerintah. Sama halnya saat Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mau merebut Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan SBY. Sampai hari ini, masalah Demokrat masih bergulir dan dapat disebut berpotensi menyandera partai.
Bagi Golkar, masalah bukanlah hal baru pasca-tidak lagi menjadi partai 100 persen pemerintah yang mereka sebut Golongan Karya, bukan partai. Sejak Orde Baru turun, Golkar terus didera masalah yang berat. Sekarang, ujian itu datang lagi dan Ketum Airlangga. Apakah Golkar bisa mampu “comeback” dan meraih sesuatu di Pileg/Pilpres, banyak yang sedang menantikan.
Sedikit intermeso, Golkar aman-aman saja sampai Pemilu 1997. Bahkan terus menjadi pemenan dan “terjamin” terus menang. Pemilu 1999 Golkar baru merasakan peringkat kedua. Mendapatkan 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding 1997. Pemenangnya adalah PDIP meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. PKB peringkat tiga dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, 51 kursi.
Menilik Pemilu terakhir Order Baru 1997, Golkar mendapatkan 84.187.907 suara atau 74,51 persen dengan 325 kursi DPR. Disusul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 25.340.028 suara atau 22,43 persen dan mendapatkan 89 kursi DPR. Di posisi buncit PDI dengan 3.463.225 suara atau 3,06 persen dengan 11 kursi.
Masalah Golkar mulai membesar saat Presiden HM Soeharto berhenti Mei 1998 dan digantikan Wakil Presiden BJ Habibie. Habibie yang sebenarnya juga kader Golkar, tak mampu menyelamatkan partai ini di parlemen dan juga harus “hilang” dari peredaran calon Presiden. 20 Oktober 1999 Abdurahmad “Gusdur” Wahid dilantik jadi Presiden dan menandai hilangnya dominasi Golkar di Indonesia. Gusdur adalah ikon dan pendiri PKB.
Menariknya, meski kembali diterpa badai saat Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung dijadikan tersangka kasus Bulog tahun 2003, tak membuat Golkar limbung. Secara logika, badai politik kali ini harusnya membuat Golkar terpuruk. Tapi yang terjadi, Golkar malah bisa memenangkan Pemilu mengalahkan PDIP dan partai lainnya.
Pemilu kedua setelah reformasi itu, Golkar memeroleh 24.480.757 suara atau 21,58 persen dan menguasai 127 kursi DPR. Posisi kedua, PDIP dengan 21.026.629 suara atau 18,53 persen dengan 109 kursi DPR. PKB kembali mendapati posisi ketiga dengan 11.989.564 suara atau 10 persen dengan 52 kursi DPR. Sesuatu yang tak membuat “logika” banyak orang tembus, karena seharusnya Golkar habis.
Jadi, Golkar adalah partai yang memiliki rekor baik dalam menyelesaikan masalah dan tetap mendapatkan respon dari masyarakat Indonesia. Golkar adalah partai yang tetap mengakar dan bisa disebut memiliki kader-kader yang mumpuni di barisan akar rumput. Karena, orang tahunya Golkar adalah partai yang pernah memimpin Indonesia dan membuat semuanya murah meriah.
Setelah Golkar tumbang dan tak lagi punya penguasa, kecuali saat Jusuf Kalla (JK) menjadi Wapres SBY 2004-2009 dan Wapres Jokowi 2009-2014, Golkar dapat dianggap partai pemerintah. JK sebenarnya maju bersama SBY bukan diusung Golkar tapi Partai Demokrat. Saat itu presidential threshold masih 5% suara suara secara nasional atau 3% kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara Golkar bersama koalisinya PDK, Patriot dan PPNU mengusung Wiranto dan Solahuddin Wahid. Mereka tumbang dan akhirnya JK menjadi ketua umum Golkar pada 19 Desember 2004.
Sejak saat itu, Golkar sebenarnya tetap menjadi bagian dari pemerintahan, meski hari ini hanya dibagikan jatah Menteri saja. Golkar memang sangat susah berada di luar pemerintahan. Mungkin karena hadir dan dibentuk oleh pemerintah saat Orba lalu. Tidak harus menjadi Presiden atau Wapres, yang penting tidak menjadi oposisi adalah langkah yang kerap diambil partai berwarna kuning ini.
Kini, antara loyalis Airlangga dan orang-orang yang diduga dekat dengan pemerintahan sedang bergesekan untuk memastikan kelanjutan Partai Golkar. Apakah masih akan dipegang Airlangga sampai Pemilu/Pilpres, atau masuk nakhoda baru melanjutkan tugas. Yang jelas, Golkar saat ini benar-benar di persimpangan mau maju atau mundur dalam politik nasional.
Untuk Pilpres hari ini, Partai Golkar seperti tidak punya kekuatan lagi, karena Ketumnya sedang berkasus. Selain itu, tak ada nama lain yang bisa dijagokan. Karena sejak awal, Golkar memang hanya menyiapkan satu nama Airlangga. Tidak melakukan konvensi seperti cara di awal Reformasi dulu. Golkar sekarang memang harus pandai-pandai. Pandai mengamankan Airlangga, dan pantai pula dalam menjalankan partai agar tidak hancur lebur.
Masalah Golkar ini memang menyeret-nyeret nama pemerintah dan tentunya Presiden Jokowi. Tak mau terus disudutkan, Jokowi mulai mengeluarkan pernyataaannya. Dia menilai situasi gejolak yang terjadi dalam Golkar adalah urusan internal. Termasuk dalam hal pergantian ketua umum alias kudeta. “Itu urusan internal Golkar,” ungkap Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/7/2023).
Jokowi juga tidak mau campur apabila ada keinginan Luhut dan Bahlil Lahadalia ikut berebut kursi Ketua Umum Golkar. “Urusannya internal Golkar, tidak ada hubungan dengan kita. Kalau pak Luhut, pak Bahlil, ada pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) punya keinginan, itu urusan beliau-beliau. Bukan urusan kita, urusan internal Golkar,” sebutnya.
Golkar sedang dalam pusaran badai yang sepertinya agak ringan, tapi uratnya cukup kuat dan bisa merobohkan beringin ini. Tak pandai menyikapi, Golkar akan terhempas jauh dari pusaran Pileg dan Pilpres. Jangankan untuk jadi Capres-Cawapres, masuk tiga besar Pileg saja susah. Ingatlah kata Presiden kedua Indonesia HM Soeharto, “Kita perlu berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah.” Ayo Golkar, mau Munaslub atau tidak, yang penting jangan patah semangat. Golkar terlalu ‘besar’ kalau hanya tersandung dan kalah dengan masalah ‘sekecil’ ini. (Wartawan Utama)
