Padang, Metro–Ribuan warga Kota Padang menghadiri kegiatan reses anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, Albert Hendra Lukman yang dipusatkan di kantor DPC PDIP Padang, sejak Rabu-Kamis (26-27/7).
Dalam reses tersebut, sebagai wakil rakyat Albert menampung berbagai aspirasi yang disampaikan langsung oleh warga. Mulai persoalan infrastruktur, pendidikan hingga persoalan perekonomian.
Albert mengatakan, dalam dua hari reses dilaksanakan ribuan warga menghadiri. ” Kemarin hadir sekitar 600 orang dan hari ini juga dihadiri sekitar 600 orang,, ungkap Albert.
Salah satu persoalan yang disampaikan warga adalah tingginya biaya pendidikan. Masyarakat kurang mampu membutuhkan beasiswa pendidikan pada pemerintah. Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi solusi yang baik untuk saat ini.
Pada kesempatan itu Albert menyampaikan adanya PIP ini akan membantu siswa ataupun pelajar dari SD, SMP dan SMA yang berasal dari keluarga kurang mampu. ”PIP ini merupakan program dari pemerintah pusat untuk untuk membantu pelajar karena kesulitan ekonomi yang menjadi hambatan untuk melanjutkan pendidikan,” ungkap Albert.
Program ini ada dua jalur yaitu jalur DPR/DPRD dan jalur kementerian, namun akan tetap melalui verifikasi sesuai prosedur. Program PIP ini dibagi 3 kategori penerimaan yaitu SD mendapatkan Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu dan SMA mendapatkan Rp 1 juta per tahunnya. Albert juga menjelaskan bahwa program ini tidak berlaku bagi siswa-siswi kelas 6 SD, kelas 3 SMP dan 3 SMA.
”Program PIP ini pendaftarannya pada tahun berjalan, dan penerimaannya pada tahun berikutnya. Sehingga kelas 6 SD , 3 SMP dan 3 SMA tidak bisa ikut karena syarat penerimaannya harus ada tanda tangan kepala sekolah,” lanjut Albert.
Katanya tahun ini penerima PIP di Kota Padang berjumlah sebanyak 3 ribu orang tergabung dari SD, SMP, SMA dan SMK. ”PIP ini juga berkaitan dengan reses saya maka saya menggabungkannya dengan program pemerintah. Sekalian saya meminta masukan dan saran dari masyarakat,” lanjut Albert.
Albert juga menegaskan PIP ini ditujukan pada warga yang kurang mampu sehingga tidak semua masyarakat yang mendapatkannya. Data yang masuk akan diverifikasi ulang sesuai dengan pantas atau tidaknya siswa-siswi ataupun pelajar tersebut menerima. (hsb)
