BERITA UTAMA

Selamatkan Siswa Tamat SMP yang Belum Dapat Sekolah, Gubernur Sumbar Usulkan Penambahan Isi Rombel SMA ke Kemendikbudristek

0
×

Selamatkan Siswa Tamat SMP yang Belum Dapat Sekolah, Gubernur Sumbar Usulkan Penambahan Isi Rombel SMA ke Kemendikbudristek

Sebarkan artikel ini
BERTEMU— Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah didampingi Kepala Disdik Sumbar, Barlius bertemu Direktur Dikmen Diksus Kemendikbudristek, Putra Aska Elevri, di Padang, Sabtu malam (15/7).

PADANG, METRO–Gubernur Sumatra Barat (Sum­bar), Mahyeldi Ansharullah me­ngusulkan penambahan isi kelas atau rombongan belajar (rombel) di beberapa SMA di Sumbar ke­pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudris­tek) RI.

 Ia menegaskan, usulan itu untuk menyikapi masih adanya sis­wa lulusan SMP yang belum da­pat diterima di SMA Negeri aki­bat keterbatasan kuota pada Pe­nerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun 2023. 

“Untuk mencarikan solusi bagi para siswa yang belum tertampung, kita mengusulkan pada Ke­men­terian Pendidikan agar me­ngizinkan penambahan isi rombongan belajar (rom­bel) di beberapa SMA,” kata Mahyeldi usai bertemu Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dikmen Diksus) Kemendikbudristek di Pa­dang, Sabtu malam (15/7).

Menurutnya, usulan pe­nambahan isi rombel itu telah berdasarkan hasil anasilis Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi  Sumbar, terhadap sebaran SMA dan domisili calon siswa yang belum mendapat se­kolah lanjutan. Isi rombel yang tadinya berjumlah 36 siswa, diusulkan Mahyeldi menjadi 40 agar dapat menampung lebih banyak siswa.

Kemudian ia mene­rang­kan, penambahan isi rombel itu tidak bisa serta merta dilakukan oleh Pemprov Sumbar. Tetapi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Kemenndikbudristek, karena berkaitan dengan daftar siswa pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Baca Juga  3 Hari Hilang, Bambang Mengambang di Sungai

“Itu harus persetujuan kementrian dulu, karena dalam aturan standar pe­layanan isi rombel berjumlah 36 siswa dan tidak bo­leh ditambahkan tanpa seizin kementerian,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan, permintaan itu tidak hanya berdasarkan hasil analisis dari Disdik Provinsi Sumbar, tapi juga sesuai dengan permohonan dari beberapa Bupati dan Wali Kota di Sumbar yang bahkan minta penambahan rombel bukan cuma isi.

“Sebelumnya ada beberapa Bupati dan Wali Kota yang menemui saya untuk minta dilakukan penambahan rombel (kelas) pada SMA di wilayahnya masing-masing,” ungkap Mahyeldi.

Namun dikarenakan ke­terbatasan sarana dan pra­sana seperti guru maupun ruang kelas, maka penambahan rombel dipre­diksi sulit untuk dilakukan, maka alternatif yang dipilih ialah mengusulkan penambahan jumlah isi rombel kepada Kemendikbudristek.

 Kepala Disdik Sumbar, Barlius menuturkan SMA yang diusulkan untuk men­dapat penambahan isi rom­bel berjumlah 31 SMA yang berada di 10 kabupa­ten/kota. Yaitu, 17 SMA di Kota Padang, 2 SMA di Padang Panjang, 2 SMA di Payakumbuh, 3 SMA di Bukittinggi, 2 SMA di Solok, 1 SMA di Padang Pariaman, 1 SMA di Tanah Datar, 1 SMA di Limapuluh Kota, 1 SMA Sijunjung dan 1 SMA di Pasaman. 

Baca Juga  Kebakaran Rumah dan Bengkel Rata dengan Tanah, Hanguskan Satu Unit Motor dan Barang Berharga

Pemilihan sekolah ter­sebut diterangkan Barlius, telah dilakukan berdasarkan pemetaan dan laporan mengenai sekolah yang disekitarnya masih banyak siswa lulusan SMP yang belum mendapatkan SMA.

“Kita memperjuangkan anak-anak yang belum mendapat sekolah ini. De­ngan catatan mereka belum terdaftar di sekolah swasta. Kalau sudah terdaftar tidak boleh lagi dita­rik,” kata Barlius menggaris bawahi.

 Menanggapi itu, Direktur Dikmen Diksus Kemen­dikbudristek, Putra Aska Elevri mengatakan, akan meneruskan permintaan Gubernur Mahyeldi tersebut kepada Mendikbud­ristek Menteri Nadiem Ma­karim agar dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti di tingkat pusat.

 Tak hanya itu, Putra Aska juga mengapresiasi beberapa usulan Mahyeldi lainnya yang berkaitan de­ngan PPDB. Di antara­nya evaluasi ratio tahapan afirmasi, prestasi dan zonasi, hingga persiapan dan pematangan siswa SMP da­lam menentukan pilihan SMA atau SMK. “Usulan Pak Gubernur akan kami teruskan untuk dikaji lebih lanjut dan dipertimbangkan,” ujarnya. (AD.ADPSB)