Oleh: Reviandi
Anas Urbaningrum telah memulai hidupnya kembali pascabebas resmi dari hukuman penjara. Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang baru menggantikan Gede Pasek Suardika. Anas bukan menggeser Pasek, tapi jabatan ini seperti disiapkannya untuk “bos” lamanya itu.
Anas menduduki jabatan baru usai diputuskan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PKN di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (14/7/2023). Sehari setelahnya, Anas menyampaikan pidato politik di Kompleks Monumen Nasional (Monas). Anas yang masih harus menjalani hukuman pencabutan hak politik lima tahun, tetap bisa menjadi pengurus partai. Meski tidak bisa dicalonkan atau memberikan suaranya dalam Pemilu dan sejenisnya.
Setidaknya, ada lima poin yang dihasilkan Munaslub PKN itu. Partai yang dulunya bernama Pakar Pangan, dan berubah cukup drastis sampai kembali bisa maju dalam Pemilu 2024. PKN memang kurang bergaung di Sumbar, meski diisi oleh para loyalis Anas juga. Lebih tepatnya dikuasai oleh salah satu organiasi kemahasiswaan yang besar di Indonesia.
Lima poin itu adalah, menetapkan Anas sebagai ketua umum PKN yang baru periode 2023-2028. Kedua, menetapkan Gede Pasek sebagai Ketua Majelis Agung Partai usai tak lagi menjabat sebagai ketua umum. Ketiga ketua umum dan ketua majelis agung akan menjadi formatur dwitunggal.
Selanjutnya, keempat, ketua umum bersama dengan ketua majelis agung menyusun struktur kepengurusan pimpinan nasional PKN. Kemudian poin terakhir menyusun struktur kepengurusan pimpinan nasional PKN 2023-2028 selesai selambat-lambatnya satu minggu setelah berakhirnya Munaslub.
Lima poin itu menyatakan, Pasek akan tetap memiliki power yang cukup dalam PKN meski telah dikuasai Anas. Kedua tokoh ini akan menjadi duet yang bisa saja menjadi ancaman bagi Partai Demokrat, utamanya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), keluarga dan koleganya di Demokrat.
Dalam pidatonya sejak keluar dari penjara sampai ditetapkan menjadi Ketum PKN, Anas memang kerap menyindir partai lama dan bos lamanya. Anas menegaskan hukum di Tanah Air tidak boleh diperalat untuk menyingkirkan pihak tertentu dalam suatu kompetisi, termasuk kompetisi politik.
Katanya, politik harus dijalankan secara kesatria. “Hukum tidak boleh diperalat, hukum tidak boleh menjadi alat untuk menyingkirkan siapa pun. Kalau berkompetisi, termasuk kompetisi politik, harus kesatria, bertanding terbuka, kesatria. Ayo maju satu lawan satu. Terbuka jangan pakai tangan pihak lain,” tegasnya.
Pasalnya, kata dia, dalam kompetisi politik yang kesatria, kalah-menang merupakan hal biasa. “Kalah bukan masalah, menang ya bukan masalah juga. Saya ingin mengirim pesan ini, mengirim pesan ini bagi kita semua, bagi siapa saja bahwa di dalam dunia politik yang kadang keras, dibutuhkan keberanian dan sikap kesatria, bertanding yang kesatria,” ucapnya.
Kedatangan Anas dan mengambil alih PKN tentu banyak diharapkan agar partai ini bisa berbuat banyak pada Pemilu 2024. Loyalis Anas diprediksi masih banyak, meski dia tersandung korupsi saat menjadi ketua umum Demokrat 2010-2013. Saat dia menjabat, Demokrat adalah raja Indonesia dengan 150 kursi di DPR dan menjadi pemenang Pemilu 2009. Sayang, Anas tersandung dan sempat digantikan SBY menjadi Ketum 2013.
PKN sendiri sampai hari ini masih dianggap partai “angin lalu” pada Pemilu 2024 mendatang. Sampai survei terakhir Juli 2023 ini, PKN banyak disampaikan lembaga survei sebagai partai nol koma. Bahkan, ada lembaga yang “tega” menulis PKN hanya partai 0,0 (nol koma nol). Artinya, meski telah lulus verifikasi KPU yang sudah punya pengurus lengkap dan kader yang banyak, tapi PKN masih belum terlihat.
Dengan adanya Anas, diharapkan PKN bisa berbuat banyak dan mengejar ketertinggalan mereka. Mungkin “dendam” kepada SBY dan Demokrat bisa menjadi “bahan bakar” utama dalam menaikkan rating partai. Kalau tidak, PKN akan mengalami nasib seperti pendahulunya, Pakar Pangan atau Partai Karya Perjuangan. Yang akhirnya hilang dari peredaran dan disebut melebur ke sejumlah partai sebelum akhirnya bertransformasi ke PKN.
Pidato Anas di Kompleks Monas sendiri adalah sebuah langkah yang cukup berani dilakukan PKN. Karena, Monas adalah monumen yang sempat disebut Anas ketika dia dikait-kaitkan dengan korupsi Hambalang. Sebagai Ketum Demokrat, Anas menyebut kalimat yang cukup fenomenal. “Saya yakin. Yakin. Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas.” Kalimat yang menjadi bumerang bagi Anas yang akhirnya ditangkap dan dinyatakan terlibat lalu dihukum.
Saat keluar penjara 11 April 2023 sebelu bebas murni, Anas kembali dihujat oleh netizen dan diingatkan kembali pernyataannya itu. Anas menjawab dengan tetap mengaku tidak terlibat sedikit pun dengan korupsi. Dia hanya memberikan klu, kalau apa yang terjadi dengannya adalah konspirasi atau kejadian yang dipaksakan kepadanya sebagai “tumbal” dari orang-orang tertentu. Anas malah akhirnya kembali ke Monas sebagai orang bebas yang menjadi ketua umum partai dan siap bertarung di Pileg 2024.
Anas seperti sedang menggantungkan cita-citanya dengan patriot di monumen yang menjadi lambang “kejayaan” Indonesia yang dibangun Presiden Soekarno. Anas dengan PKN dan loyalisnya baik di Demokrat, organisasi kemahasiswaan dan alumninya, akan mencoba mencari celah menembus kuatnya hegemoni partai-partai besar di Indonesia. Karena hampir semua lembaga survei tetap menempatkan PDIP di nomor satu, disusul Gerindra dan partai-partai lainnya seperti Golkar, Demokrat dan PKS.
Lalu bagaimana dengan di Sumbar? Dengan masuknya Anas sebagai ketua umum, tentu akan sedikit mengubah pandangan masyarakat. Karena sebelumnya, ketua umum PKN adalah I Gede Pasek Suardika yang beragama Hindu. Sementara Anas adalah orang Islam yang agamanya sama dengan mayoritas masyarakat Sumbar. Karena tidak dapat dipungkiri, agama tetap menjadi salah satu acuan bagi masyarakat memilih.
Sementara Ketua Pimpinan Daerah (Kapimda) PKN Sumbar Dedi Rahmanto Putra mengaku tak memiliki target batas kursi bagi semua calon anggota legislatif (Caleg) yang bergabung dan mendaftar. Hal tersebut dia sampaikan usai pengajuan daftar Bacaleg DPRD Sumbar di detik-detik penutupan pendaftaran di KPU Sumbar, Minggu (14/5/2023) malam.
Diketahui, Dedi merupakan salah satu Presidium KAHMI Sumatra Barat yang tentu punya koneksi yang baik di tingkat elite Sumbar maupun pusat. Di tangannya, PKN Sumbar akan jadi pertaruhan besar, jadi partai besar atau sekadar penghibur di Pemilu 2024.
Dedi adalah mantan Ketua DPD Golkar Pessel yang pernah menjadi Ketua DPRD Pessel (2014-2019). Dia berani mundur dari DPRD, karena maju sebagai calon Bupati Pessel 2020 lalu meskipun kalah. Bersama koleganya di KAHMI yang juga penerima mandat PKN Sumbar Marzul Veri yang juga pernah menjadi Ketua KPU Sumbar dan Ketua Partai Hanura Sumbar, PKN sudah memiliki strategi jitu tersendiri.
Dengan hadirnya Anas, PKN mungkin akan mengubah cara berkampanyenya di Indonesia. Atau mungkin Anas yang akan mengubah susunan partainya di Sumbar dan Provinsi lain. Anas dengan “Monasnya” tentu tak ingin hanya sekadar pelengkap Pemilu saja. PKN dengan Anas pasti akan berbeda saat ini.
Penyiar terkenal Amerika Serikat, Paul Harvey pernah menyebut, “Saya belum pernah melihat monumen didirikan untuk orang yang pesimis.” Anas bukan orang pesimis, bahkan mungkin akan menjadikan Monas sebagai monumen Anas. (Wartawan Utama)
