TAMSIS, METRO – KPU Sumbar mengadakan rapat koordinasi dukungan LSM, Ormas, dan OKP untuk menyukseskan Pemilu 2019 di Hotel Ibis, Jumat (25/1). Sebanyak 35 tamu undangan turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut dengan membahas bagaimana partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam pemilu.
Dalam kegiatan tersebut, Komisioner KPU Sumbar, Gebril Daulay mengatakan, bahwa dalam partisipasi itu ada dua bentuk tipe. Yaitu, partisipasi masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan masyarakat juga ikut dalam mengawasi pemilu.
“Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pemilu itu selain menjadi penyelenggara pemilu, mereka juga bisa menjadi pengawas pemilu,” ujarnya.
Gebril juga mengimbau, jika ada masyarakat yang ingin menjadi pengawas dalam pemilu 2019 mendatang, agar segera mendaftarkan organisasinya ke Bawaslu.
“Masyarakat jika ingin jadi pemantau bisa daftarkan organisasinya ke Bawaslu, itu akan sangat membantu dalam menyukseskan pemilu ini,” katanya.
Gebril mengatakan, bahwa perihal kegiatan rapat koordinasi bersama LSM, Ormas, dan OKP ini bisa memenuhi target KPU untuk mengajak masyarakat dalam Pemilu.
”Kita suasyarakat dalam pemilu 2019 yaitu sebesar 77, 5 persen. Dibandingkan dengan pencapaian pada pemilu 2014 lalu, partisipasi masyarakat hanya 70,79 persen. Jadi kita ingin ada peningkatan pada pemilu mendatang,” sebutnya.
“Kita akan carikan cara-cara menarik untuk menarik partisipasi masyarakat agar ikut serta menyukseskan pemilu mendatang,” tambahnya.
Gebril pun meminta kepada LSM, Ormas dan OKP juga turut serta mengajak masyarakat sekitar dalam partisipasi pemilu 2019.
“Kami harapkan, teman-teman organisasi bisa memahami tata cara memberikan suara pada TPS dan juga turut mengajak masyarakat dalam pemilu 2019,” ujarnya.
Kemudian, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam meningkatkan proses partisipasi itu sendiri tidak hanya masyarakat yang datang, tetapi masyarakat itu juga terlibat. Terkait dengan partisipasi pemilu tiga pemilihan legislatif terakhir terjadi penurunan. Artinya untuk peningkatan partisipasi pada 2019 adalah tugas bersama, bagaimana bisa mengajak masyarakat untuk menyalurkan suaranya di TPS pada saat 17 April.
“Partisipasi pemilih tidak hanya sebatas kehadiran masyarakat dalam memilih, tetapi juga partisipasi dalam semua tahapannya,” kata Yanuk.
Ia menjelaskan, sebagai perpanjangan tangan dari KPU di kabupaten/kota, disiapkan Relawan Demokrasi. Sesuai basis pemilih Pemilu 2019 yaitu basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, warga net, relawan demokrasi. “Basis itu menjadi sasaran dalam melakukan sosialisasi dan ajakan untuk melakukan ikut dalam memilih. Tentunya harapan KPU meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu,” katanya.
Yanuk mengatakan, dalam menyukseskan pemilu harus menaati kode etik.
“Ya ada kode etiknya, yaitu bersikap independen, imparsial, dan non partisan, terhadap peserta pemilu, tidak melakukan kekerasan, menghormati adat budaya setempat, dan tidak bertindak diskriminatif serta tidak mau menerima pemberian dalam bentuk apapun atau grafitasi dari peserta pemilu,” pungkasnya.
Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaran KPU Sumbar, Izwaryani mengatakan bahwa dewasa ini hoaks sangat banyak yang ditujukan ke KPU secara umum. Yang paling dekat yaitu adanya informasi tujuh kontainer surat suara yang telah tercoblos di Tanjung Priok. Padahal kenyataanya itu tidak ada, padahal saat itu KPU belum memulai melakukan pencetakan surat suara.
“Isu hoaks ini sangat berpengaruh kepada tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih, tentunya ini akan merugikan dalam pelaksanaan pesta demokrasi di negeri ini,” katanya. (heu)
