TANAHDATAR, METRO–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna lanjutan, dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang Utama DPRD, Senin (3/7).
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi, Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani dan Sekretaris Dewan Yuhardi, serta turut dihadiri anggota DPRD Tanah Datar, Bupati Tanah Datar diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Iqbal Ramadi Payana, Forkopimda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.
Mengawali sambutannya, Sekda menyampaikan jawaban Bupati, sependapat dengan semua fraksi, untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dimana Kabupaten Tanah Datar telah mendapatkan predikat WTP untuk yang ke 12 (dua belas) kalinya.
Bupati menanggapi pertanyaan dari Fraksi Nasdem yakni, pertanyaan tentang langkah pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan, pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tanah Datar.
Dapat dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2023, telah dianggarkan kembali untuk penyelesaian pembangunan gedung MPP tersebut dan pada saat ini sedang dalam proses tender.
Sedangkan, pertanyaan tentang perda RTRW 2022-2042 Kabupaten Tanah Datar, yang belum tertuang dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dapat dijelaskan, bahwa penyusunan RDTR sebagai tindak lanjut Perda nomor 5 tahun 2022, tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2022-2042, saat ini sedang dalam proses persiapan pengumpulan basis data pendukung untuk penyusunan RDTR.
Sementara itu, dari Fraksi Demokrat memberikan saran, agar temuan BPK RI yang telah tertuang di LHP, agar menjadi catatan kita untuk ditindaklanjuti.
Sekda sampaikan terima kasih atas sarannya, saat ini sebagian besar tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas LKPD tahun 2022, telah selesai ditindaklanjuti dan beberapa temuan lainnya sedang dalam proses tindak lanjut oleh OPD terkait.
Seterusnya Fraksi Demokrat memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Bupati Tanah Datar atas dedikasi, kontribusi dan keberhasilan, dalam membangun di bidang pertanian, yang diberikan oleh Menteri Pertanian pada Penas Tani XVI di Padang. Juga apresiasi terhadap pemerintah daerah atas capaian PAD, yang melebihi target dan mendorong pemerintah daerah agar terus menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, agar Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat lebih meningkat.
Selanjutnya, Fraksi PKS memberikan pertanyaan tentang, berapa panjang jalan dan lokasi pembangunan jalan selama tahun 2022. “Bahwa pada tahun anggaran 2022 pembangunan atau peningkatan jalan, yang dilaksanakan sepanjang 18,39 km pada 15 ruas jalan kabupaten, yang tersebar di beberapa kecamatan,” jelas Sekda.
Sedangkan, pertanyaan tentang berapa unit dan lokasi pembangunan jembatan selama tahun 2022. Dijelaskan Sekda, bahwa pada tahun anggaran 2022, pembangunan jembatan yang dilaksanakan sebanyak 3 unit dengan rincian sebagai berikut : Jembatan Tanjung Nagari Andaleh Kecamatan Sungayang, Jembatan Tapian Kalambu Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo dan Jembatan Sialahan Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan.
Selanjutnya, pertanyaan tentang berapa unit dan lokasi pembangunan irigasi. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2022 kegiatan rehabilitasi atau perbaikan irigasi, yang dilaksanakan sebanyak 21 daerah irigasi, yang tersebar di beberapa kecamatan.
Demikianlah penjelasan yang dapat Kami sampaikan, terhadap pertanyaan-pernyataan dan saran dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanah Datar. Dan untuk selanjutnya dalam rapat-rapat pembahasan berikutnya dapat lebih kita sempurnakan.
“Pemerintah Daerah sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tulus, atas perhatian dan dukungan dari Dewan yang terhormat kepada Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan. (ant)
