PADANG, METRO–Fraksi Gerindra DPRD Sumbar meminta Pemprov memperkuat kontrol eksekutif, terutama pada sisi perencanaan dan pengawasan. Kedua hal ini dinilai menjadi poin utama untuk menghindari proyek gagal terlaksana, terhenti atau bermasalah.
Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat mengatakan proyek yang tak berjalan sesuai dengan rencana harus dihindari dengan penguatan kontrol eksekutif, terutama di perencanaan dan pengawasan.
“Pemerintah harus menyusun program dengan memastikan kemungkinan keterlaksanaannya terlebih dahulu. Pastikan dengan kajian,” katanya.
Kontrol eksekutif yang baik, kata dia, harus memastikan proyek dengan kajian ilmiah. Contohnya, untuk program pemberian bantuan 200 ribu unggas pada petani, maka terlebih dahulu perlu kajian apakah 200 ribu unggas itu bisa selesai pengadaannya. Apakah bisa tercukupi dengan pengadaan dari dalam provinsi? Jika perlu pengadaan dari luar apakah nanti bisa bertahan hidup dan berkembang biak?
“Ini kerja Bappeda, yakni memastikan program yang diajukan OPD bisa berjalan atau tidak sebelum disetujui untuk masuk dalam rencana program,” katanya.
Hidayat menambahkan, Fraksi Gerindra berharap program untuk sektor pertanian bisa memberikan manfaat nyata. Apalagi mengingat dana masyarakat pada APBD yang digunakan untuk sektor ini berjumlah ratusan miliar bahkan hampir mencapai Rp1 triliun dalam beberapa tahun terakhir.
“Namun dalam data BPS terlihat PDRB dari sektor ini tidak nampak peningkatannya. Berarti dana itu sia-sia, program tak berhasil capai target. Bahkan pertumbuhan ekonomi Sumbar pada Tahun 2022 itu saja di bawah rata-rata nasional,” tambah dia lagi.
Menurut Hidayat, jika data sudah berbicara harusnya kontrol eksekutif lebih keras. Terutama dalam pengawasan dan evaluasi.
“Kalau perlu evaluasi dua minggu sekali. Pantau terus” Katanya lagi. Dia menambahkan, jika ingin program OPD berhasil, memberikan manfaat signifikan pada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, maka kajian ilmiah, pengawasan, evaluasi terus menerus serius dilakukan. (hsb)
