Penataan Infrastruktur Kawasan Kumuh Berbasis Masyarakat (PIKKBM), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sukses di RT 8 dan RT 9 Kelurahan Bukit Surungan (Busur), Kecamatan Padangpanjang Barat (PPB).
Program yang mendorong kolaborasi antar warga bersama stakeholder di Busur ini, berhasil merampungkan jalan sepanjang 518 meter, termasuk pembukaan jalan baru, drainase 179 meter, serta pengedaman tebing 244 meter. Pekerjaan yang didanai melalui cash for work (CFW) sebesar Rp500 juta itu selesai hanya dalam waktu 45 hari.
Hal ini diapresiasi Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano yang hadir pada acara serah terima kegiatan, Senin (19/6) di lokasi tersebut. Hadir pula, Kepala Balai Prasarana Pemukiman (BPP) Wilayah Provinsi Sumbar, Kusworo Darpito, S.T, MDM, Kadis Perkim LH, Alvi Sena, M.T, Koordinator Program Kotaku, Yuni Martini, sejumlah pejabat Pemko dan unsur terkait lainnya.
Wako Fadly mengatakan, program ini patut dijadikan contoh. “Kami dari Pemerintah Daerah sangat bersyukur atas kolaborasi ini. Kalau bisa dibuat pula program serupa di tingkat kota. Karena lebih efektif dari pada Penunjukan Langsung (PL). Apalagi saat ini dana tidak cukup. Cara seperti ini bisa menjadi alternatif,”kata Fadly.
Fadly Amran minta dinas terkait bisa menganggarkan hal serupa atau mengkonsultasikan regulasinya. “Kita lihat kelurahan mana yang siap, masyarakatnya yang mau terlibat. Anggarkan pada 2024. Seperti ini saja. PL tetap ada juga, tapi banyakan juga seperti ini. Supaya masyarakat terlibat,”ujarnya.
Fadly memuji Program Kotaku meski tidak ada lagi di tahun berikutnya. Harapannya ada program yang tak kalah hebat diluncurkan Kementerian PUPR ke depan. Menurut Fadly, hasilnya nampak. Tujuan tercapai, agar tidak ada lagi kawasan kumuh. Banyak petani dan masyarakat yang merasakan manfaatnya.
Sementara itu, Kusworo Darpito menyampaikan, Padangpanjang merupakan satu dari enam daerah di Sumbar yang mendapatkan program PIKKBM ini.
Dia berharap melalui program ini bisa mewujudkan permukiman yang lebih baik, bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian berkontribusi terhadap pengurangan pemukiman kumuh. “Harapannya prasarana ini bisa dipelihara secara rutin, berkala oleh masyarakat, ”sebutnya.
Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Hendri, M.A menuturkan, BKM sejak 2015 telah mendapatkan alokasi dana sebesar Rp1,5 M untuk peningkatan pemanfaatan jalan dan berbagai infrastruktur lainnya.
“Terima kasih kepada Bapak Walikota yang telah meng-SK-kan kawasan yang perlu diperbaiki. Tahun ini RT 8 dan 9 di Busur. Kegiatan ini dikerjakan masyarakat. Malahan warga ada yang mau memberikan tanahnya secara sukarela tanpa ada ganti rugi,” jelasnya. (rmd)
