JAKARTA, METRO–Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menyetujui usulan penyesuaian tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama atau tukin PNS Kemenag. Adapun penyesuaian tukin yang disepakati sebesar 80 persen.
Sebelumnya, Kementerian PAN-RB telah melakukan evaluasi terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kemenag. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022 yang tertuang dalam Indeks RB Kemenag adalah 75,84 dengan predikat BB.
“Atas dasar evaluasi tersebut, kami merekomendasikan kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kemenag sebesar 80 persen,” kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, dikutip Jumat (16/6).
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersyukur usulan penyesuaian tukin PNS Kemenag sebesar 80 persen telah disetujui. Adapun proses selanjutnya, Menag menyebut Kemenpan-RB telah mengajukan permohonan izin prinsip penyesuaian kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Alhamdulillah ini kabar baik bagi seluruh ASN Kementerian Agama. Saya baru saja bertemu dengan Menteri PAN-RB, dan beliau menyampaikan usulan penyesuaian tukin sebesar 80 persen bagi ASN Kemenag telah disetujui,” ungkap Menag Yaqut Cholil Qoumas, di Jakarta, dikutip Jumat (16/6).
Gus Men, panggilan akrab Menag Yaqut, mengatakan kabar ini merupakan kado bagi seluruh ASN Kemenag.
“Capaian ini adalah hasil kerja kita bersama. Terima kasih kepada seluruh ASN Kemenag yang selama ini mau bekerja bersama, ikut berpacu untuk melakukan reformasi birokrasi,” imbuh Gus Men.
Meski begitu, ia berpesan kepada seluruh PNS Kemenag untuk terus semangat dan berlari menyelesaikan program-program prioritas.
“Jangan kendorkan langkah. Terus berlari selesaikan program-program prioritas yang sudah ditetapkan,” tandasnya.
Lantaran belum disebutkan Peraturan Presiden terbaru yang mengatur besaran tukin PNS Kemenag, berikut ini besarannya sesuai dengan Perpres Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 7 Desember 2018: Kelas Jabatan 17: Rp 29.085.000, Kelas Jabatan 16: Rp 20.695.000, Kelas Jabatan 15: Rp 14.721.000, Kelas Jabatan 14: Rp 11.670.000, Kelas Jabatan 13: Rp 8.562.000, Kelas Jabatan 12: Rp 7.271.000, Kelas Jabatan 11: Rp 5.183.000
Kemudian, Kelas Jabatan 10: Rp 4.551.000, Kelas Jabatan 9: Rp 3.781.000, Kelas Jabatan 8: Rp 3.319.000, Kelas Jabatan 7: Rp 2.928.000, Kelas Jabatan 6: Rp 2.702.000, Kelas Jabatan 5: Rp 2.493.000, Kelas Jabatan 4: Rp 2.350.000, Kelas Jabatan 3: Rp 2.216.000, Kelas Jabatan 2: Rp 2.089.000, Kelas Jabatan 1: Rp 1.968.000.
