JAKARTA, METRO–Direktur Politik Pertahanan dan Keamanan (Hankam) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mochamad Nurhasim meyakini, 24 partai politik peserta Pemilu 2024 berideologi Pancasila. Sebab, aturan UU sudah menegaskan bahwa parpol harus berideologi Pancasila.
Adapun ke-24 parpol peserta pemilu itu di antaranya PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PKN, Partai Hanura, Partai Garda Perubahan Indonesia, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, Partai Perindo.
PPP, Partai Nangroe Aceh Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at Dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh Partai Adil Sejahtera Aceh, Partai Soliditas Independent Rakyat Aceh, dan Partai Ummat.
“Hampir semua partai di Indonesia itu koridornya adalah Pancasila. Sebenarnya tidak ada yang bertentangan, karena menurut UU semua partai harus berideologi Pancasila,” kata Nurhasim dalam acara survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk ‘Menakar Nasionalisme Partai Politik Menurut Pandangan Kelas Menengah Intelektual’ di Aryaduta Hotel, Semanggi, Jakarta, Senin (12/6).
Nurhasim tak memungkiri, terdapat dikotomi di tengah masyarakat terkait parpol yang berideologi Pancasila dan keagamaan. Hal ini terlihat dari prilaku partai di tengah masyarakat.
“Jadi persepsinya apa yang terjadi di masyarakat itu pasti dengan perkembangan dengan situasi politik,” ucap Nurhasim.
Ia mengakui, hal yang sah jika partai politik mengakomodir nilai-nilai Pancasila dan religiusitas. “Mungkin implementasinya diangap masyarakat belum terlihat. Karena ideologi ini abstrak ya, antara ideologi nasionalis dan Pancasilais. Saya kira parpol yang ikut peserta Pemilu semua pancasilais karena kalau tidak susah untuk ikut Pemilu,” ujar Nurhasim.
Meski demikian, Nurhasim memandang isu politik identitas akan kembali bergaung pada Pemilu 2024. Namun, isu politisaai identitas itu diyakini masih dalam tahap yang positif.
“Kecenderungan politik identitas positif ya, misalkan di satu wilayah ada yang mendukung A, tapi di wilayah lain ada yang dukungan terhadap kelompok nasionalisnya tinggi. Jadi sangat berimbang, kedua-duanya juga digunakan untuk mendekatkan kedekatan politik, kedekatan identitas,” tegasnya.
Sementara itu, pakar pertahanan dan keamanan Universitas Pertahanan (Unhas) Kusnanto Anggoro meminta partai politik bisa mengendalikan politisasi agama atau politik identitas di Pemilu Serentak 2024. Pasalnya, hal tersebut sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
“Perlu waspada terhadap distorsi terhadap demokrasi, seperti politik identitas atau politisasi agama. Partai politik harus mengendalikan politisasi agama, bukan tidak mungkin, politisasi agama dilakukan oleh orang-orang di luar partai yang merupakan simpatisan partai,” pungkas Kusnanto. (jpg)
