Oleh: Reviandi
Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Padang Hendri Septa 31 Desember 2023 akan membuka cerita baru politik di Kota Padang. Hendri tak sekadar Wako, tapi juga Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Padang. Dia tidak akan bisa terlalu “berpengaruh” kepada PAN saat Pemilu 14 Februari 2024.
Sejak menjadi jawara Pemilu 1999 dengan menempatkan Maigus Nasir sebagai Ketua DPRD Padang, PAN tak pernah lagi menjadi pemuncak. Pencapaian tertinggi PAN hanyalah menjadi runner up Pemilu 2004 dengan 9 kursi. Selanjutnya turun menjadi 5 kursi 2009, 6 kursi 2014 dan 7 kursi 2019. PAN hanya mengunci posisi wakil ketua DPRD yang diisi Amril “Aciak” Amin.
Dengan posisi Hendri Septa dan Wakil Wali Kota Ekos Albar sebagai kader PAN, seharusnya 2024 menjadi peluang besar bagi partai berlambang matahari biru ini. Tapi sayang, keduanya harus mengakhiri jabatan di hari terakhir 2023, meski seharusnya berakhir Mei 2024. Kehilangan momentum membuat PAN harus bekerja keras.
Hendri Septa bersama pengurus PAN Padang memang sedang berbenah. Para bakal caleg berkualitas terus dikebut, untuk memastikan kursi PAN bertambah. Bahkan, target menjadi pemenang dan menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD juga sudah ditetapkan. Tapi, apakah tanpa status Wako Hendri Septa, PAN masih bisa berbuat banyak? Kita lihat saja.
Sementara, Partai Gerindra tentu tak ingin tinggal diam. Menjadi pemenang Pemilu 2014 dan 2019 Padang, Ketua DPC Verry Mulyadi dkk sangat berharap mendapatkan hatrik atau tiga kemenangan beruntun. Dengan hasil survei yang terus di papan atas, Gerindra terus bergerak untuk mengamankan kemenangan.
Perubahan daerah pemilihan (Dapil) dari 5 menjadi 6, juga membuat Gerindra optimistis bisa menaikkan kursi mereka dari 11 hasil Pemilu 2019. Naik dari 2014 yang hanya 6 dan saat awal ikut Pemilu 2009 hanya dua kursi saja. Para incumbent Gerindra, hanya satu Syafrial Kani yang naik kelas ke Sumbar. Sedangkan 10 incumbent lainnya bertarung kembali.
Gerindra sedikit “mubazir” pada Dapil 4 yang terdiri dari Kecamatan Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung (Bungtekab). Di sana, ada tiga incumbent dari Dapil 3 lama (Lubuk Begalung dan Lubukkilangan) yang kembali turun, Elly Trishyanti, Amrantono dan Dewi Susanti. Sementara, kursi yang diperebutkan hanya tujuh. Tentu akan sangat berat untuk ketiganya kembali duduk.
Pada Dapil 3 hari ini, Kecamatan Pauh dan Lubukkilangan yang memperebutkan enam kursi, diisi satu incumbent Donal Ardi. 2019, Donal Ardi berada di Dapil 2, Kuranji Pauh. Di Dapil yang juga diisi oleh Ketua DPRD Padang Syafrial Kani dan Muzni Zen. Muzni yang sudah tiga periode, akan menemui periode keempatnya dari Dapil 2 yang sekarang hanya Kuranji saja.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sempat menghebohkan Padang 2004 dengan menjadi pemenang Pemilu. Mendapatkan 11 kursi, PKS menempatkan kadernya Hadison sebagai ketua. Selanjutnya, PKS juga menempatkan kadernya sebagai Wakil Wali Kota 2008 dan Wali Kota 2014 dan 2019. Sekarang, kader itu, Mahyeldi, telah menjadi Gubernur Sumbar sejak 2020.
Sayang, meski berkuasa di Pemko Padang sampai 2020, PKS tak memiliki jejak bagus di DPRD Padang. Setelah menang 2004, pada 2009 malah anjlok dengan 6 kursi dan 2014 turun ke 5 kursi. Barulah pada 2019 PKS bisa kembali naik dengan 9 kursi, meski tetap kalah dari Gerindra.
2024, Ketua DPD PKS Padang Muharlion akan mendapatkan tantangan yang lebih berat. Kalau pada Pemilu sebelumnya mereka berstatus sebagai orang pemerintahan, sekarang tidak lagi. Meski, Pemilu 2024 tak lagi menempatkan satu partai manapun menguasai Kota Padang, semuanya akan netral.
PKS memang bertekad menjadi nomor 1 kembali di Padang, memenangkan Pemilu dan Pilkada November 2024. Hal itu mereka tegaskan setelah kadernya Hedri Susanto kalah dalam pemilihan Wakil Wali Kota di DPRD Padang. Hanya 9 anggota DPRD Padang yang memilihnya, sementara sisanya memilih Ekos Albar. 9 itu, pastinya kursi DPRD dari PKS semata.
Lalu, ada Demokrat yang pada 2009 menguasai penuh DPRD Padang dengan 17 kursi. Jumlah yang menjadi rekor sejak era reformasi. Saat memulai debut 2004, Demokrat sudah meraih 5 kursi, sementara 2014 kembali 5 kursi dan 2019 naik sedikit menjadi 6 kursi. 2024, Ketua DPC Demokrat Padang Surya Jufri akan bekerja ekstra keras. Karena secara nasional, Demokrat masih terus dilanda masalah.
Di Kota Padang pun, Demokrat tidak sedang baik-baik saja. Apalagi, mantan ketua DPC Demokrat Padang Ilham Maulana yang sekarang menjadi Wakil Ketua DPRD Padang masih berstatus tersangka kasus dugaan pemotongan bantuan sosial (Bansos) di Polresta Padang. Agak berat bagi Demokrat, apalagi Ilham kabarnya tak lagi lolos dalam Pencalegan DPRD Padang.
Sementara Golkar, sejak era reformasi, Kota Padang mungkin bukan tempat terbaik mereka. Perolehan kursinya terus menurun sejak 2004 mendapatkan 8 kursi, 2009 tinggal 5 kursi, 2014 tetap 5 kursi dan 2019 anjlok menjadi 3 kursi saja. Pemili 2019 memang menjadi hal yang nahas, sampai-sampai ketua DPD Golkar hari itu Wahyu Iramana Putri juga tak mampu mempertahankan kursinya di Dapil Padang 5 (Padang Barat, Padang Utara dan Nanggalo).
Mungkinkah Ketua DPD Golkar Padang hari ini Iqra Chissa bisa membuat rebound grafis kursi Golkar di DPRD Padang. Atau malah semakin anjlok. Jangankan untuk menjadi pemenang di Padang, Golkar mungkin akan lebih pas untuk kembali mendapatkan nama mereka di kota bingkuang. Minimal bisa mendapatkan satu kursi per Dapil yang artinya meningkat 100 persen dari 2019.
Partai NasDem yang baru mengikuti Pemilu 2014, sejatinya cukup baik saat itu dengan 4 kursi. Tapi 2019, mereka terhempas sedalam-dalamnya dan hanya mendapatkan satu kursi saja. Lebih baik dari Hanura yang 2014 punya 5 kursi, namon nol pada 2019. Mungkin, 2024 adalah hari kebangkitan bagi Partai NasDem di Kota Padang. Bahkan kalah dari Berkarya yang tak lolos 2024, tapi punya dua kursi 2019 di Padang.
Pastinya karena, partai ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden. Jika benar maju dan disahkan KPU, faktor Anies tentu akan menjadi pembeda dalam perolehan kursi DPRD Padang. Ketua DPD NasDem Padang Osman Ayub bertekad menjadi pemenang Pemilu dengan minimal mendapatkan satu kursi per Dapil. Bahkan dia siap mundur jika tak menambah minimal 4 kursi NasDem.
Sementara partai-partai seperti PPP, PDIP, PKB, dan partai-partai baru lainnya yang bersaing, untuk menjadi jawara atau menjadi ketua DPRD Padang memang sangat berat. Meski PPP dan PDIP masih menyisakan tiga kursi mereka pada Pemilu 2019 lalu. Kalau tak bekerja serius, bisa-bisa nasib mereka seperti PKB yang tak mendudukkan satu kader pun di 2019 setelah pecah telur satu kursi 2014.
Tapi, Kota Padang adalah kota yang unik. Menjadi kota yang dihuni mayoritas oleh orang-orang dari luar Kota Padang. Semua memiliki kampung halaman di 18 Kabupaten dan Kota di Sumbar. Siapa yang bisa memanfaatkan hal ini, bisa jadi menambah kekuatan mereka.
Jadi, kejarlah harapan untuk menjadi yang terbaik di ibu kota Sumbar ini. Seperti kata Buya Hamka, “Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah.” Jadi, ayo berjuang, meski sistem Pemilu juga belum disahkan MK.(Wartawan Utama)
