PASBAR, METRO–Mengantisipasi terjadinya money politik (politik uang) dan potensi kecurangan lainnya pada Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), mengajak masyarakat agar terlibat dalam hal pengawasan.
“Mengingat keterbatasan personil yang ada, tentunya sebagai lembaga yang mengawasi hal tersebut (Pemilu), kami sangat membutuhkan bantuan masyarakat agar hal tersebut tidak terjadi,”ujar Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga Bawaslu Pasbar Aditia Pratama, Minggu (11/6).
Menurutnya, pengawasan menjadi salah satu kunci dalam menciptakan Pemilu yang baik dan berintegritas. Ia menyebutkan, masih ada ruang-ruang publik yang belum maksimalkan dalam pengawasan dan untuk itu peran partisipatif harus ditingkatkan dengan melibatkan banyak pihak.
Pihaknya mencatat ada sejumlah ruang publik yang rawan pelanggaran. Mulai dari tempat ibadah, perkantoran pemerintah sampai ruang pendidikan baik dikelola pemerintah maupun swasta. “Sosialisasi akan terus kita tingkatkan kesemua pihak agar pemahaman mengenai aturan pemilu dapat meningkat,”sebutnya.
Ia menegaskan, dalam peraturan terkait Pemilu, kampanye itu dilarang dilaksanakan di tempat ibadah dan pendidikan, termasuk di tempat pendidikan yang dikelola swasta.
Pihaknya mengandeng tokoh agama dan masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan dalam pengawasan dan edukasi. “Kita membuka ruang untuk masyarakat, dengan adanya pojok pengawasan yang ada di semua tingkat,”katanya.
Ia mengharapkan masyarakat tidak segan-segan melaporkan jika terjadi pelanggaran. “Praktik politik uang juga harus menjadi perhatian. Masyarakat jangan mau dibujuk dengan uang. Selain itu juga ikut menangkis setiap berita bohong termasuk di media sosial,”pungkasnya. (end)
