Daerah Rawan Bencana, Pemkab Gelar Raker Camat se-Padangpariaman

PADANGPARIAMAN, METRO–Bupati Padangpariaman Suhatri Bur menyatakan daerahnya rawan dengan bebagai jenis bencana alam, karena itulah sebagai upaya cepat tanggap pemkab ] dalam menanggulangi kemungkinan terjadinya bencana alam , kemarin, melaksanakan rapat kerja dengan camat se Padangpariaman.
Bupati Padangpariaman Suhatri Bur meng­ungkapkan, Kabupaten Padangpariaman berada di wilayah rawan bencana. 10 kemungkinan bencana dapat mengancam Kabupaten Padangpariaman sewaktu-waktu.
Dengan demikian ia berharap, Camat selaku pemegang kendali suatu wilayah dapat melakukan koordinasi bersama wali nagari untuk dapat me­ngimbau masyarakat agar meningkatkan kewas­padaan terutama bagi masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana.
“Kemungkinan terjadinya bencana itu perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga ma­syarakat menjadi tahu apa saja kemungkinan bencana yang terjadi, bagaimana melakukan evakuasi mandiri saat terjadinya bencana, juga bagaimana sikap pasca bencana,” ungkapnya.
Dia  berharap, rapat kerja yang diselenggarakan tidak hanya berakhir dengan rapat saja. Namun, harus diiringi dengan aksi nyata sebagai tindak lanjut dari penanggulangan bencana.
Sebelumnya, Kabag TPKS Emri Nurman me­nyampaikan, seringnya terjadi bencana alam me­nyebabkan Padang Pariaman berada di wilayah darurat bencana. Sehingga raker ini dinilai penting untuk melihat arah yang jelas terkait dengan tindakan tepat saat bencana terjadi.
“Saat bencana terjadi, kita berharap dapat memanfaatkan segala potensi yang ada. Masyarakat dapat melakukan evakuasi mandiri sembari Pe­merintah Daerah melakukan koordinasi,” ungkapnya.
Selain itu, penyajian data yang jelas, kebutuhan logisik, fasilitas umum, warga terdampak, dan jumlah korban dapat membantu proses penanggulangan secara tepat.
Sebelum raker dilanjutkan, Bupati Padang Pa­riaman Suhatri Bur berkesempatan mengukuhkan Ketua TP-PKK Kecamatan sebagai Srikandi Siaga Bencana (Si Sigab). Adapun pemateri melalui raker tersebut adalah Kalaksa BPBD, Kepala Dinas Ke­sehatan, dan Kepala Dinas Sosial P3A. (efa)